Sumbawanews.com,- Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono menyambut positif kabar finalisasi draf kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran, namun menegaskan bahwa perdamaiannya belum pasti. Ia meminta pemerintah Indonesia tetap bersiaga menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk jika kesepakatan itu gagal terealisasi.
Anton, yang memimpin komisi yang bermitra dengan Kementerian Luar Negeri, mengakui bahwa perkembangan ini membawa harapan baru bagi stabilitas global, terutama terkait keamanan energi dan harga minyak mentah. Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman minyak dunia, menjadi titik krusial yang akan terdampak langsung oleh perubahan hubungan antara dua negara yang selama puluhan tahun saling berseteru.
“Setiap langkah menuju perdamaian patut diapresiasi, tetapi sejarah mengajarkan kita bahwa janji-janji diplomatik sering kali runtuh di tengah jalan,” ujar Anton dalam keterangan resminya, Sabtu (13/6/2026).
Ia mengingatkan bahwa Amerika Serikat memiliki catatan panjang dalam menarik kembali komitmen damai, terutama dalam konflik Timur Tengah. Contohnya, veto terhadap resolusi PBB yang mendukung hak-hak Palestina menjadi bukti bahwa kebijakan AS bisa berubah drastis sesuai dinamika domestik dan geopolitik.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengklaim bahwa draf yang disebut sebagai “Memorandum Kesepahaman Islamabad” akan secara resmi mengakhiri konflik di semua front, termasuk di Lebanon, sekaligus membuka jalan bagi pencabutan sanksi ekonomi dan pembatasan terhadap program nuklir Iran. Ia menekankan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam 47 tahun AS secara eksplisit mengakui kedaulatan Republik Islam Iran.
Namun, Anton menilai pengakuan semacam itu belum cukup. “Kami butuh bukti nyata, bukan pernyataan simbolis. Apakah AS benar-benar akan menarik kapal perangnya dari Selat Hormuz? Apakah sanksi akan dicabut secara bertahap atau hanya sebagian? Itu yang harus kita pantau,” tegasnya.
Dari sudut pandang nasional, Indonesia, sebagai negara pengekspor energi dan anggota OPEC+, diminta untuk memperkuat ketahanan energi dalam negeri, memastikan stabilitas harga BBM, dan memperdalam kerja sama strategis dengan mitra non-Barat. Anton menekankan bahwa kesiapsiagaan bukanlah tanda ketakutan, melainkan bentuk kedewasaan diplomasi.
“Kita tidak boleh terlalu optimistis hingga lalai, tapi juga tidak boleh pesimistis hingga kehilangan peluang. Indonesia harus menjadi aktor yang cerdas—mendukung perdamaian, tapi tidak bergantung padanya,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia harus terus mendorong dialog multilateral melalui PBB dan organisasi Islam, sekaligus memperkuat kapasitas intelijen dan respons cepat terhadap gangguan keamanan maritim di perairan strategis.
Dengan latar belakang ketegangan yang telah berlangsung lebih dari empat dekade, Anton mengingatkan bahwa perdamaian yang sejati bukanlah hasil dari satu dokumen, melainkan dari konsistensi tindakan, kepercayaan yang dibangun perlahan, dan penghormatan nyata terhadap kedaulatan masing-masing pihak.
“Jika kesepakatan ini benar-benar berjalan, kita sambut dengan gembira. Tapi jika gagal, kita tidak boleh terkejut. Karena dalam politik internasional, yang paling aman adalah yang selalu siap,” pungkasnya.
