Sumbawanews.com,- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama platform finansial digital DANA Indonesia menggelar aksi bersih pantai di Pantai Petitenget, Badung, Bali, Sabtu, 13 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta—mulai dari wisatawan, pelaku usaha perhotelan, pelajar, hingga taruna sekolah vokasi KKP—merupakan bagian dari upaya sistematis mencegah sampah plastik dan organik dari daratan mencemari laut.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa 80 persen sampah yang mencemari lautan berasal dari daratan, terutama limbah rumah tangga. “Menangani sampah di laut itu jauh lebih mahal dan sulit. Solusi paling efektif adalah mencegahnya sejak di sumber,” ujarnya di lokasi aksi. Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari hulu: sungai, desa pesisir, pelabuhan, hingga pulau-pulau kecil berpenduduk.
Untuk itu, KKP meluncurkan program Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah), yang menggabungkan dua strategi utama: pencegahan masuknya sampah ke laut melalui empat titik kritis, dan penanganan sampah yang sudah terakumulasi di perairan. Kolaborasi ini diperkuat dengan keterlibatan tiga pemerintah daerah—DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bali—yang menjadi pilot project dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Sampah yang terkumpul dalam aksi ini beragam: kemasan makanan ringan, botol kaca, puntung rokok, hingga limbah organik. “Ini bukan sekadar bersih-bersih. Ini adalah bentuk kesadaran kolektif,” kata Olavina Harahap, Director of Communications DANA Indonesia. Ia menambahkan, pencemaran laut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menggerus ekonomi masyarakat pesisir. “Data menunjukkan, nelayan bisa kehilangan hingga 30 persen pendapatan akibat sampah yang menghambat aktivitas penangkapan ikan dan menurunkan kualitas hasil laut. Ini berdampak langsung pada ekonomi digital, termasuk transaksi UMKM kelautan yang semakin bergantung pada rantai pasok bersih.”
Tom Peacock-Nazil, Founder & CEO Seven Clean Seas, yang turut terlibat langsung, memperingatkan bahwa solusi sementara seperti pembakaran sampah justru menciptakan masalah baru: polusi udara dan risiko kesehatan. “Pemerintah sudah benar melarang pembakaran, tapi kita belum siap mengelola sampah non-daur ulang. Solusi jangka panjangnya adalah membangun TPA kedua sebagai jembatan,” ujarnya. Ia menyarankan agar dalam 10 tahun ke depan, pemerintah fokus membangun fasilitas waste-to-energy, menarik investasi swasta, dan berkolaborasi dengan PLN untuk mengubah sampah menjadi energi.
Aksi ini sekaligus memperkuat kampanye edukasi digital KKP yang sebelumnya diluncurkan melalui aplikasi game, kini diperluas ke ranah nyata. “Edukasi harus berjalan dua arah: digital dan fisik,” tambah Olavina. “Kami percaya, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan bersama.”
Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, upaya menyelamatkan laut dari banjir sampah kini bukan lagi sekadar mimpi—tapi agenda nasional yang mulai bergerak.
