Sumbawanews.com,- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah bahwa kamera pengawas resmi milik pemerintah mati selama demonstrasi mahasiswa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” di Bundaran HI, Jumat, 12 Juni 2026. Namun, sejumlah kamera yang terpantau tidak berfungsi ternyata bukan bagian dari sistem CCTV milik Pemprov, melainkan milik pihak ketiga yang tidak diatur atau dikelola oleh pemerintah daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan bahwa seluruh perangkat CCTV yang dikelola Pemprov DKI tetap beroperasi normal dan terintegrasi dengan aparat keamanan. “Operasional CCTV Pemprov Jakarta tetap digunakan secara aktif untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat, termasuk berkoordinasi dengan kepolisian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Juni 2026.
Meski demikian, kejadian matinya kamera di sekitar Bundaran HI—yang dilaporkan oleh akun media sosial @corneliusvito di Threads—menimbulkan kekhawatiran publik. Akun tersebut memperlihatkan perbandingan antara kamera di Jalan MT Haryono yang masih menyala dengan kamera di sekitar Bundaran HI yang gelap total. “Jakarta Pusat semua CCTV mati, terlampir contoh MT Haryono yang CCTV-nya nyala. Stay safe!” tulis akun tersebut.
Juru Bicara Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim (Chico Hakim), menegaskan bahwa Pemprov DKI hanya memiliki sepuluh kamera CCTV di sekitar Bundaran HI, dan semuanya berfungsi. Ia menduga gangguan yang dilaporkan mungkin bersumber dari kamera swasta atau platform digital yang tidak di bawah kendali pemerintah. “Kalaupun ada yang lambat, itu karena banyak yang mengakses. Tapi yang kami punya, tidak mati,” kata Chico.
Kamera-kamera yang dimaksud, menurutnya, adalah infrastruktur milik pihak ketiga—bisa dari perusahaan swasta, penyedia layanan digital, atau bahkan institusi lain—yang tidak terintegrasi dengan sistem keamanan resmi Pemprov. Namun, pemerintah tidak memberikan identitas pasti pihak ketiga tersebut, sehingga memicu spekulasi di kalangan aktivis dan warga.
Demonstrasi yang diikuti ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk Universitas Indonesia, berlangsung tegang. Massa menolak dialihkan ke depan DPR dan tetap memilih Bundaran HI sebagai titik unjuk rasa demi menjangkau publik luas. Mereka menyampaikan lima tuntutan: menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, mencabut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisasi di ranah sipil, serta menuntut Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan kebijakan pemerintah.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menekankan bahwa transparansi menjadi kunci. “Ketika kamera mati di lokasi demonstrasi, publik berhak bertanya: apa yang disembunyikan?” katanya.
Dalam konteks ini, kegagalan sistem pemantauan di titik strategis seperti Bundaran HI—yang menjadi simbol pusat kota dan pusat aktivitas publik—menggugah pertanyaan besar: seberapa siap pemerintah dalam menjaga akuntabilitas di era di mana rekaman visual menjadi bukti utama? Pemprov DKI menegaskan tidak ada kegagalan sistem, tapi ketidakjelasan soal kepemilikan kamera justru memperdalam keraguan.
Saat ini, kepolisian dan lembaga pengawas independen belum memberikan pernyataan resmi terkait penyelidikan atas matinya kamera-kamera tersebut. Publik menanti jawaban yang lebih transparan—bukan sekadar penegasan bahwa “yang kami punya tetap hidup,” tapi juga klarifikasi tentang siapa yang bertanggung jawab atas kamera yang mati.
