Sumbawanews.com,- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, membantah tudingan bahwa aparat kepolisian mencegat mahasiswa untuk menghalangi aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia. Menurutnya, tindakan yang terjadi bukanlah pencegatan, melainkan upaya penataan lalu lintas demi menjaga keseimbangan kebutuhan publik.
“Ini bukan soal mencegah aspirasi, tapi memastikan ruang publik tetap berfungsi untuk semua pihak,” ujar Qodari dalam diskusi di CNN Indonesia TV, Jumat (12/6) malam. Ia menekankan bahwa Bundaran HI adalah ruang bersama—bukan milik satu kelompok. “Saya sendiri dari Cempaka Putih ke sini, melihat rute, memahami betapa kompleksnya dinamika lalu lintas di sana. Ada kantor, ada bisnis, ada sekolah, ada warga yang butuh akses normal.”
Aksi yang direncanakan oleh ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berawal dari long march dari depan kompleks parlemen pukul 13.00 WIB. Namun, perjalanan mereka terhambat di beberapa titik: kendaraan rombongan dicegat di Semanggi, lalu massa terpaksa berpindah ke DPR. Di kawasan Tosari, dekat Bundaran HI, mereka kembali diarahkan untuk tidak melanjutkan aksi ke titik utama.
Meski demikian, Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak menolak suara mahasiswa. “Tuntutan mereka wajar, bagian dari demokrasi. Kami mendengar. Tapi kami juga harus memberi konteks—data, fakta, dan kebijakan yang sedang dijalankan.”
Ia menyoroti sejumlah tuntutan massa, termasuk penghentian pemborosan anggaran, penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, pembatalan program Makan Bergizi Gratis, serta penolakan terhadap militerisasi di ranah sipil. Qodari menanggapi dengan menunjuk kebijakan Presiden Prabowo Subianto sebagai respons langsung terhadap tuntutan itu.
“Presiden justru sedang memangkas pemborosan lewat badan ekspor satu pintu, melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini untuk mencegah kebocoran APBN, bukan memperkuat oligarki. Ini bagian dari Reformasi Jilid II,” tegasnya, menekankan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk melindungi kepentingan rakyat, bukan mengabaikannya.
Qodari juga menyoroti peran TNI-Komcad yang diklaim sejumlah kelompok sipil sebagai bentuk intimidasi. Ia menyebut kehadiran mereka bersifat pendukung, bukan pengawal, dan tetap di bawah kendali kepolisian. “Kami tidak ingin ada kesalahpahaman. TNI bukan alat represi. Ini soal koordinasi keamanan, bukan represi.”
Dalam pandangannya, tantangan terbesar bukan pada aksi mahasiswa, tapi pada narasi yang terpecah. “Kita butuh dialog, bukan saling tuduh. Mahasiswa punya hak menyuarakan. Tapi pemerintah punya kewajiban menjaga stabilitas. Bukan pilihan antara satu atau lainnya—tapi bagaimana keduanya bisa berjalan beriringan.”
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, massa mahasiswa tetap berkumpul di sekitar Tosari, menyampaikan orasi dan membacakan pernyataan sikap, meski tidak sampai ke Bundaran HI. Polisi mengatakan mereka tetap menghormati hak konstitusional, tapi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan protokol keamanan dan lalu lintas.
