Sumbawanews.com,- Jakarta – DPR RI bersama jajaran pemerintah menggelar pertemuan strategis di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (8/6/2026), untuk menyelaraskan langkah percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dihadiri sejumlah menteri dan pejabat kunci, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, serta Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria.
Dasco menegaskan, fokus utama diskusi adalah memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mengatasi hambatan struktural dalam investasi dan ekspor. “Kita tidak lagi bicara isolasi kebijakan, tapi bagaimana membangun sistem yang terintegrasi, cepat, dan transparan,” ujarnya dalam konferensi pers usai pertemuan.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah tata kelola ekspor melalui DSI—Divisi Strategis Indonesia—yang berada di bawah naungan Danantara, perusahaan induk BUMN yang ditugaskan mengoordinasikan ekspor strategis nasional. Dony Oskaria menjelaskan, DSI akan menjadi pusat pengendalian logistik, sertifikasi, dan pemetaan pasar global untuk produk unggulan Indonesia, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada perantara asing.
Di sisi lain, Kementerian ESDM membahas penyederhanaan regulasi di sektor energi dan pertambangan. Bahlil Lahadalia menekankan perlunya percepatan penerbitan izin investasi, terutama untuk proyek energi terbarukan dan hilirisasi sumber daya alam. “Kita ingin investor tidak lagi berhadapan dengan birokrasi berlapis. Izin harus bisa diperoleh dalam hitungan minggu, bukan bulan,” tegasnya.
Pembahasan juga menyentuh aspek hukum dan kepastian regulasi. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah sedang menyiapkan revisi peraturan terkait investasi, termasuk harmonisasi antara UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya agar tidak terjadi tumpang tindih yang memperlambat proses.
Dasco menambahkan, DPR akan mendorong pembentukan tim pengawas bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memantau implementasi kebijakan ini secara real-time. “Kami tidak hanya menunggu laporan akhir tahun. Kami ingin tahu apa yang sudah berjalan, apa yang macet, dan siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari serangkaian upaya koordinasi tingkat tinggi pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Danantara beberapa waktu lalu. Dengan kehadiran tokoh-tokoh kunci dari eksekutif, legislatif, dan BUMN, sinyal jelas terbaca: pemerintah dan DPR berkomitmen menjadikan 2026 sebagai tahun transformasi ekonomi yang berbasis koordinasi, bukan silo-silo kebijakan.
**(amw/gbr)**
