Sumbawanews.com,- OpenAI mengumumkan akan membuka akses bagi pemerintah Amerika Serikat untuk meninjau model kecerdasan buatinya sebelum diluncurkan ke publik, sebagai respons terhadap perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang bersifat sukarela. Langkah ini menandai komitmen perusahaan teknologi kunci untuk berkolaborasi dengan regulator, meskipun kebijakan yang mendasarinya mengalami sejumlah perubahan signifikan akibat tekanan industri.
Perintah eksekutif awal, yang dirancang setelah konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mengusulkan agar perusahaan AI menyerahkan model mereka 90 hari sebelum rilis publik—dengan partisipasi yang bersifat sukarela. Namun, setelah peringatan keras dari tokoh-tokoh industri seperti David Sacks dan Elon Musk, yang memperingatkan bahwa aturan itu bisa menghambat inovasi, pemerintah menyederhanakan ketentuannya. Versi terbaru mengurangi masa tinjauan menjadi hanya 30 hari dan tidak lagi mewajibkan, melainkan hanya meminta perusahaan untuk berpartisipasi dalam proses pengujian kinerja, khususnya terkait kemampuan siber canggih model AI. Jika dinilai memenuhi kriteria sebagai “covered frontier model,” model tersebut berpotensi menghadapi pembatasan distribusi dan penjualan.
George Osborne, kepala urusan negara OpenAI, menegaskan bahwa pemerintah demokratis memiliki peran penting dalam mengarahkan penggunaan teknologi ini. “Kami menyarankan pemerintah membentuk badan regulasi yang kuat, tetapi dengan fleksibilitas tinggi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di masa depan,” ujarnya dalam wawancara dengan CNBC.
Namun, kritik terhadap kebijakan ini tetap mengeras. Anggota Kongres Don Beyer dari Virginia, yang memimpin kelompok anggota legislatif khusus AI, menyebut keputusan ini sebagai kebijakan yang “mengesankan lemah” dan mencerminkan pola umum administrasi Trump dalam membiarkan pengembangan AI berjalan tanpa kendali—seperti “wild west.” Menurutnya, langkah ini gagal memberikan perlindungan memadai terhadap potensi risiko sistem AI yang berbahaya.
Meski OpenAI menyatakan kesediaannya bekerja sama, banyak pakar keamanan dan etika teknologi tetap mempertanyakan apakah kerangka regulasi yang sekarang ada cukup kuat untuk mengendalikan ancaman nyata yang ditimbulkan oleh model AI generatif tingkat lanjut.
