Sumbawanews.com,- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa proses penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 dilakukan secara objektif, transparan, dan didasarkan pada indikator kinerja yang terukur. Tidak ada ruang bagi subjektivitas atau intervensi politik dalam penilaian yang menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah selama satu periode.
Dalam sambutannya usai acara apresiasi regional Jawa-Bali di Hotel Marriott Yogyakarta, Tito menekankan bahwa Kemendagri menjaga kredibilitas proses ini dengan memanfaatkan data kuantitatif yang terbuka dan dapat diverifikasi. Indikator utama yang menjadi dasar penilaian mencakup penurunan angka kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi daerah, penurunan tingkat pengangguran, serta inovasi pendanaan daerah atau creative financing. Data inflasi, misalnya, dipantau secara mingguan untuk memastikan akurasi dan kekinian informasi.
“Ini bukan sekadar penghargaan. Ini adalah cerminan kinerja nyata. Jika kita main-main, maka marwah Kemendagri akan hilang,” tegas Tito, menegaskan bahwa tim penilai diawasi langsung olehnya untuk memastikan integritas proses.
Untuk menjamin keadilan kompetisi, Kemendagri membagi seluruh daerah di Indonesia ke dalam enam wilayah regional. Pendekatan ini memungkinkan daerah-daerah dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial yang berbeda—mulai dari kota besar hingga kabupaten terpencil di Papua—berkompetisi dalam lingkungan yang proporsional. Tujuannya jelas: memacu semangat berprestasi tanpa memaksa daerah berjuang melawan tantangan yang tidak seimbang.
Selain menghadiri penganugerahan, Tito juga mengikuti sejumlah agenda strategis di Yogyakarta, termasuk rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali dan tinjauan program perumahan rakyat. Ia menekankan bahwa masalah perumahan tidak bisa dipisahkan dari upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. “Akar masalah sering berawal dari rumah yang tak layak. Program ini bukan sekadar bangun gedung, tapi bangun kehidupan,” ujarnya.
Tito menambahkan, rangkaian apresiasi akan terus berlanjut ke wilayah lain, termasuk Papua, sebagai bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk mengapresiasi kepala daerah yang fokus pada kesejahteraan rakyat. “Di tengah banyaknya kasus hukum yang menimpa sejumlah kepala daerah, kita ingin menunjukkan bahwa masih banyak yang bekerja keras, jujur, dan berdedikasi. Mereka adalah teladan yang patut diangkat,” tutupnya.
Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 bukan sekadar seremoni, melainkan alat akuntabilitas publik yang dirancang untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang berkinerja tinggi, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.
