Sumbawanews.com,- Para CEO perusahaan kecerdasan buatan terkemuka, termasuk Sam Altman dari OpenAI, Demis Hassabis dari Google DeepMind, Dario Amodei dari Anthropic, dan Mustafa Suleyman dari Microsoft AI, mengajukan permohonan mendesak kepada Kongres Amerika Serikat untuk segera mengesahkan undang-undang yang mewajibkan penyaringan ketat terhadap pesanan DNA dan RNA sintetis. Tujuannya: mencegah penyalahgunaan teknologi biologi oleh pihak berbahaya yang ingin menciptakan senjata biologis.
Surat terbuka yang dikeluarkan oleh Institute for Progress dan Foundation for American Innovation memperingatkan bahwa kemajuan pesat AI telah meruntuhkan hambatan pengetahuan yang selama ini melindungi dunia dari ancaman senjata biologis. Pada 1950-an, sintesis DNA memerlukan keahlian ilmiah tingkat tinggi dan sumber daya besar. Kini, prosesnya telah terotomatisasi—ratusan perusahaan di seluruh dunia dapat “mencetak” urutan genetik khusus dengan mesin komersial, hanya dalam hitungan hari dan biaya yang jauh lebih terjangkau.
Peringatan serius muncul pada 2017, ketika peneliti Kanada berhasil merekonstruksi virus horsepox—yang telah punah—dengan hanya menghabiskan US$100.000 untuk membeli DNA pesanan melalui pos. Virus ini memiliki struktur genetik yang sangat mirip dengan variola, penyebab cacar, yang membunuh ratusan juta orang sepanjang sejarah. Sejak itu, biaya sintesis genetik terus menurun, sementara kemampuan AI untuk merancang patogen baru semakin canggih.
“AI bisa mengarahkan pengguna ke penyedia DNA yang tidak melakukan penyaringan, bahkan memberi tahu cara memodifikasi pesanan agar lolos dari deteksi,” jelas David Relman, ahli mikrobiologi dan keamanan biologis dari Stanford University, yang turut menandatangani surat tersebut. “Dengan petunjuk yang tepat, model bahasa besar bisa merancang urutan gen yang hampir tak terdeteksi oleh sistem screening saat ini.”
Meski sebagian besar penyedia DNA—seperti Twist Bioscience dan Ansa Biotechnologies—sudah menerapkan sistem penyaringan sukarela melalui International Gene Synthesis Consortium, masih banyak yang tidak memverifikasi identitas pelanggan atau isi pesanan. Padahal, penelitian Microsoft tahun lalu menunjukkan bahwa model AI mampu menghasilkan urutan protein berbahaya yang lolos dari filter yang ada, dengan struktur yang secara fungsional mirip dengan patogen mematikan.
Pemerintah AS telah mengeluarkan pedoman federal yang mewajibkan penerima dana publik untuk membeli DNA hanya dari penyedia yang melakukan screening. Namun, undang-undang yang diajukan secara bipartisan di Senat—yang mewajibkan semua penyedia DNA di AS untuk menerapkan screening wajib—masih menunggu persetujuan.
“Jika Anda memiliki teknologi yang bisa menciptakan DNA, Anda punya tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada yang menggunakannya untuk kejahatan,” tegas James Diggans, wakil presiden kebijakan dan keamanan biologis di Twist Bioscience. “Ini bukan soal inovasi versus keamanan. Ini soal memastikan inovasi tidak menjadi senjata.”
Para pakar menekankan bahwa regulasi saja tidak cukup. Geoff Ralston, mantan presiden Y Combinator dan mitra Safe AI Fund, menyerukan agar perusahaan AI sendiri harus mengimplementasikan kontrol internal: “Seharusnya mustahil bagi seorang pengguna untuk meminta model AI membantunya merancang sesuatu yang akan segera membunuh ribuan orang.”
Relman menambahkan, “Kita perlu lapisan-lapisan pertahanan. Jika screening gagal—dan suatu hari nanti pasti akan gagal—maka AI harus menjadi benteng terakhir.”
Dengan ancaman pandemi global yang semakin nyata, para pemimpin teknologi kini berada di persimpangan: membiarkan inovasi berjalan tanpa batas, atau mengambil langkah berani untuk melindungi umat manusia dari bahaya yang mungkin mereka ciptakan sendiri.
