Jakarta, Sumbawanews.com. – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah keras telah menerima uang dari proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

Bahkan, Gamawan siap dihukum seberat-beratnya jika terbukti menerima uang dari proyek senilai Rp5,9 triliun.

“Saya nggak pernah terima, kutuk saya berkhianat. Hukum saya sebesar-besarnya,” kata Gamawan saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

Gamawan mengaku sangat kesal karena selalu dikaitkan dengan penerimaan uang dari Andi Agustinus. Padahal, uang Rp50 juta yang didapatnya berasal dari hasil kerjanya sebagai narasumber di beberapa lembaga.

“Saya sangat malu, seolah-olah saya terima Rp50 juta dari Andi. Saya pulang kampung, saya selalu ditanya, apa benar terima dari Andi? Saya terima honor dari mana-mana secara resmi. Saya punya kwitansinya,” kata Gamawan.

Gamawan mengatakan, dia pernah menerima uang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena pernah menjadi narasumber. Dia mengatakan pernah menerima uang Rp48 juta yang kemudian dipotong pajak sebesar Rp7 juta.

“Rp48 juta total honor, itu dipotong pajak dan ada tanda tangan saya. Saya suka ceramah di KPK suka dikasih honor di KPK, tapi saya tidak tanya dari mana uang-uangnya. Saya malu, terpaksa kemana-mana saya bawa bukti ini (kwitansi),” kata Gamawan.

Dalam persidangan itu, Gamawan menuding mantan Bendaraha Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, telah berbohong, yang mengaitkan dirinya menerima gratifikasi dari proyek e-KTP.

“Ya Nazaruddin lah. Kan dia bilang mendengar bulan Juni 2011. Juni 2011 itu di mana dia, coba cek. Juni 2011 itu kan dia di Kolombia. Kan buron. Tapi dipersidangan dia bilang Juni 2011. Itu aja sudah bohong. Tapi siapa yang mau jujur membuka itu. Cek lah Nazaruddin itu lari dari April sampai dengan Agustus 2011. Tapi nggak ada yang menghubungkan dengan itu,Makanya Nazaruddin itu Pembohong Besar,” ujar Gamawan.

Dalam dakwaan, Gamawan diduga menerima honor dari uang yang berasal dari Andi Narogong. Hal itu terungkap saat Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Suciati, bersaksi dalam persidangan sebelumnya.

Suciati mengaku pernah diberikan uang 73.700 dollar AS oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman. Kemudian dia pernah diberikan Rp495 juta oleh mantan pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP Kemendagri, Sugiharto.

Menurut Suciati, Irman memerintahkan agar uang tersebut digunakan untuk kegiatan supervisi proyek e-KTP. Misalnya, untuk membiayai kunjungan kerja atau honor.

Menurut dia, Gamawan Fauzi saat itu diundang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan di lima kota. Setiap kali menjadi pembicara, Gamawan selaku Mendagri mendapat honor Rp10 juta.(Erwin S)

Jakarta, Sumbawanews.com. – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah sengaja memenangkan sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Republik Indonesia, untuk menyelesaikan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) periode 2011-2012.

Gamawan berkilah, yang menentukan tender dan pemenangnya adalah panitia lelang. Sementara dirinya hanya bertindak sebagai pengesah keputusan panitia lelang.

”Penetapan (pememang lelang) memang menteri, tapi yang menentukan pemenangnya panitia,” kata Gamawan saat bersaksi dalam sidang terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

Gamawan mengatakan, sebelum menandatangani hasil penetapan pemenang lelang tender proyek KTP-el, dia terlebih dulu meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit hasil tender itu.

“Pada waktu saya mau tanda tangan, saya tidak percaya bagitu saja. Saya kirim dokumennya ke BPKP. Saya bilang waktu itu, apakah anda-anda (panitia) bertanggung jawab, sudah berdasarkan hukum? Sudah kata panitia. Kemudian saya terima, saya perintahkan kepada Sekjen untuk menyurati BPKP, minta ini di audit. Ada (suratnya), resmi, ada laporannya,” katanya.

“Sebelum saya tandatangan, saya minta pula BPKP audit, setelah keluar hasilnya baru saya tandatangani. Jadi panitianya melapor kepada saya,” lanjut Gamawan.

Tak hanya itu, sebelum tender dilakukan, Gamawan mengakui sudah meminta BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk melakukan pengawasan.

Gamawan menuturkan, tanpa meminta BPKP untuk mengaudit pun, dirinya bisa menandatangani surat pemenang tender itu. Namun karena dia memegang teguh prinsip kehati-hatian, dia tetap meminta BPKP mengaudit, yang saat itu ketua LKPP nya adalah Ketua KPK saat ini.

Bahkan Gamawan Fauzi juga mengatakan, Seharusnya Hakim juga meminta Ketua BPKP dan Mantan Ketua LKPP dalam Kasus E KTP ini.” Saya juga berharap Kepada Hakim Tipikor agar Menghadirkan Ketua BPKP dan Mantan Ketua LKPP Agus Raharjo untuk bersaksi dalam Kasus E KTP ini” Ujar Gamawan Usai memberikan Kesaksian Di Pengadilan Tipikor. (Erwin S)

Jakarta, Sumbawanews.com.- Pengusaha-pengusaha kecil yang menjamur akan meningkatkan perekonomian rakyat yang pada akhirnya akan membuat Indonesia makmur. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum DPP Gebu Minang DR.Oesman Sapta saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi akbar perhimpunan keluarga Minang Jawa Barat di hotel Grand Asrilia, Bandung, Sabtu (7/10). “Hampir setiap bulan kita berkeliling untuk membangkitkan perekomian melalui orang-orang Minang diseluruh indonesia,” ujar Oesman Sapta.

Selanjutnya Oesman Sapta berpesan agar Orang Minangkabau bisa memanfatkan kesempatan-kesempatan dalam pembangunan ekonomi kecil, menengah dan besar. Ia berharap orang Minangkabau di perantauan bisa bekerjasama dan menjaga martabat. “Pertahankan selama hidup orang Minang yang tidak pernah bermasalah di daerah-daerah tempat merantau”, tegas Oesman Sapta.

Dalam acara tersebut Oesman Sapta juga mengukuhkan pengurus DPW Gebu Minang Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Deddy Mizwar. Deddy mengatakan bahwa di Jawa Barat yang berpenduduk 47 juta jiwa ini, Suku Minangkabau menempati urutan terbanyak sebagai perantau. “Ini sebuah momentum yang harus disyukuri untuk memperkuat kekeluargaan,” ucap Deddy.

Usai acara Oesman Sapta mengunjungi festival kuliner Minang yang didatangkan langsung dari Sumatera Barat. Oesman Sapta mengatakan rendang adalah makanan favoritnya karena telah diakui secara internasional sebagai makanan terenak.

Gebu Minang atau Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau adalah suatu organisasi masyarakat Minangkabau yang bertujuan menghimpun dan membina potensi masyarakat Minang yang berada di perantauan di bidang ekonomi dan kebudayaan.(Erwin s)