Belu NTT – Komandan Komando Pelaksana Operasi Satgas Pamtas RI-RDTL Brigjen TNI Legowo W.R. Jatmiko mengunjungi Mako Satgas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL Sektor Timur di Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur, Rabu (25/8/2021).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Dankolakops didampingi Dandim 1605/Belu Letkol Inf Wiji Untoro disambut Komandan Satgas Pamtas Yonif 742/SWY Letnan Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro selaku Dansatgas Sektor Timur bersama Wadansatgas Mayor Inf Aditya Nugraha dan para Perwira Satgas dengan jajar kehormatan.
Menurut Letkol Inf Bayu Sigit Dwi Untoro, kunjungan singkat Dankolakops ke Mako Satgas Pamtas Sektor Timur dalam rangka memberikan motivasi dan semangat kepada personel satgas untuk tetap menjaga menjaga moril selama beberapa bulan kedepan sampai purna tugas pada November mendatang.
“Hari ini beliau datang untuk memberikan motivasi dan support kepada kami untuk menjaga moril dan semangat sampai selesai melaksanakan tugas di Kabupaten Belu,” ujarnya.
Selain itu, kata Dansatgas, Dankolakops juga meminta para personel untuk menjaga kesehatan dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sehingga terbebas dari virus corona.
“Covid-19 masih menjadi ancaman, untuk itu seluruh anggota harus menjaga kesehatan masing-masing dan tetap mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat,” terangnya menirukan pesan Dankolakops.
Mantan pengasuh Akmil itu juga mengingatkan para personel jajarannya untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat maupun satuan.
Jakarta, sumbawanews.com – Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk dapat mengembangkan komoditas ekspor bidang pertanian dan menyempurnakan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini bertujuan untuk terus meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/08).
“Kita tahu pada semester pertama tahun 2021, dari Januari sampai Juni 2021, ekspor sektor pertanian mencapai Rp282 triliun atau USD1,95 miliar. (Naik) 14,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar Rp247 triliun atau USD1,71 miliar,” jelas Presiden.
Kepala Negara menyebutkan, masih banyak potensi komoditas ekspor produk holtikultura yang dapat dikembangkan dan dapat memberikan nilai tambah bagi para petani, seperti porang, sarang burung walet, dan edamame. “Saya melihat di lapangan, seperti yang tadi saya sampaikan, porang betul-betul saya gerak, ke depan sangat menjanjikan, pasarnya masih sangat besar. Tetapi saya titip agar komoditas porang ini didorong untuk sampai bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik, berupa beras, atau makanan lainnya” ucap Kepala Negara.
Presiden menegaskan, sektor pertanian dapat memiliki kontribusi yang semakin besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan di sektor pertanian harus dihadapi dengan serius.
“Kita harus serius menggarap ini, bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani, tetapi untuk menghasilkan sebuah lompatan, sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam mengerakkan mesin pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Selanjutnya, Presiden menuturkan, kelembagaan petani dalam model klaster perlu diperkuat dan akses pemasaran melalui kemitraan dengan industri perlu diperluas. “Badan Usaha Milik Petani (BUMP), baik koperasi atau BUMDes juga perlu dikembangkan sehingga nilai tambah dari pascapanen ini terus bisa ditingkatkan,” tutur Presiden.
Dalam hal pembiayaan, Presiden melanjutkan, pemerintah akan terus menyempurnakan skema penyaluran KUR. Terutama KUR pertanian yang dianggarkan sebesar Rp70 triliun pada tahun 2021 dari total KUR keseluruhan sebesar Rp253 triliun.
“KUR juga harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pascapanen, seperti dalam pengadaan RMU (rice milling unit) sehingga KUR semakin dirasakan manfaatnya bagi petani,” ucap Presiden.
Di samping itu, Kepala Negara menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat pendampingan bagi petani dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas petani. “Saya minta juga kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperkuat pendampingan bagi petani. Manfaatkan teknologi termasuk _platform_ digital untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan,” tutur Presiden. (Setpres/Using)
Sumbawanews. Com, – Para Ulama, Kyai dan unsur Forkopimda memiliki peran penting untuk mengedukasi masyarakat melalui pendekatan atau kearifan lokal untuk mengajak masyarakat mematuhi disiplin Protokol Kesehatan, berobat, melaksanakan isoter serta melakukan vaksin.
Hal tersebut disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. saat meninjau serbuan vaksinasi dan diskusi bersama Forkopimda dan para Kyai dan Ulama, bertempat di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (25/8/2021).
Kyai menjadi teladan para santri dan umat, oleh karena itu Panglima TNI berharap para tokoh agama tersebut senantiasa mendukung upaya pemerintah dan setiap elemen guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Panglima TNI dan Kapolri juga menyampaikan apresiasinya kepada para santri Pesantren Tebuireng yang sangat antusias melaksanakan vaksinasi.
Terbukti sebanyak 4.500 orang yang menjadi target vaksinasi hari ini di Pesantren Tebuireng yang terdiri dari, para Santriwan dan Santriwati, pengasuh dan pengurus PP. Tebuireng Cukir – Diwek – Jombang.
“Kesadaran mematuhi Prokes, harus dibangun dari dalam diri sendiri, bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungan dengan melapor dan berobat ketika memiliki gejala, maka pandemi dapat dikendalikan,” kata Panglima TNI.
Panglima TNI beserta rombongan juga melaksanakan video conference dengan seluruh Kodim yang melaksanakan vaksinasi di Pondok Pesantren tiap-tiap wilayah.
“Ingat, walaupun sudah di vaksin, tetap harus memakai masker, karena memakai masker berarti kita peduli dengan diri sendiri dan juga menjaga orang lain disekitar kita,” ungkap Panglima TNI.
Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Sekda Sumbawa, H.Hasan Basri meminta para camat untuk memperhatikan desa-desa di wilayah masing-masing dalam penetapan Rumah Isolasi Terpusat. Sebab, desa telah diberikan kewenanganan oleh regulasi untuk menggunakan minimal 8 persen Dana Desa (DD) untuk penanganan covid-19, termasuk menyiapkan Rumah Isolasi Terpusat.
“Peran kepala desa sangat penting dan strategis. Mohon disiapkan yang namanya isolasi terpusat. Seperti kemarin, ada 5 desa yang saya cek, tapi hanya 3 yang memenuhi syarat. Yang lainnya hanya sekedar memenuhi hajat saja. Kalau tidak ada (pintu) jendelanya, siapa mau tinggal. Tolong pak camat agar ini betul-betul dilihat, bahkan di regulasi diberikan kemudahan untuk covid ini. karena keselamatan jiwa masyarakat itu diatas segala-galanya,” tegas Sekda, dalam pertemuan bersama seluruh kepala OPD dan camat di lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (25/08).
Menurutnya, dari hasil inspeksi yang dilakukan, beberapa desa menyiapkan rumah seadanya bahkan dinilai tidak layak. “Harus dilihat, rumah isolasi itu kira-kira layak tidak, akan mau ndak orang tinggal disitu. Kan ini maksudnya agar orang itu berpindah dari rumahnya ke tempat isolasi. Harus siap ini, harus layak. Persoalan terpakai atau tidak terpakai, itu belakangan,” ucapnya.
Disebutkan, pada salah satu desa yang didatangi saat inspeksi, terdapat seorang warga yang menjalani isolasi mandiri dirumah. Dan enggan untuk pindah ke rumah isolasi terpusat desa, karena dianggap tidak layak.
“Kemarin, saya tanya. Ada yang positif disini, dijawab ada pak. Terus saya tanya kenapa tidak diisi, jawabnya dia ndak mau. Jelas ndak mau tinggal, kalau tidak ada jendelanya, tidak ada kamar mandinya,” beber Sekda.
Ia memberikan apresiasi kepada kepala Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, karena menyiapkan Rumah Isolasi Terpusat yang layak huni. Sehingga patut menjadi contoh bagi desa-desa yang lain di Kabupaten Sumbawa.
“Yang bagus (rumah isolasi terpusat) itu kemarin di Desa Berare, pak camat dan kadesnya bisa jadi contoh untuk yang lainnya. Padahal amanat regulasi sudah menyebutkan, minimal 8 persen Dana Desa itu disiapkan untuk penanganan covid, salah satunya adalah rumah isolasi. Insya Allah nanti bersama pak bupati dan ibu wabup, kita akan lihat desa lain nanti. karena ini amanat regulasi,” katanya.
Ditegaskan, saat ini lebih dari setengah terkonfirmasi positif covid-19 masih menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. “Ada sekitar 207 yang masih terkonfirmasi positif, dan di rumah sakit itu hanya ada 50 saja. Artinya masih banyak yang ada diluar. Inilah factor penyebab terjadinya penyebaran yang banyak, karena dia isolasi di rumahnya. Kalau ada orang nikahan, pergi. Ada orang sunat, pergi,” sebutnya. (Using)
Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Pemda Sumbawa telah meminta Rumah Sakit Manambai Abdulkadir (RSMA) untuk menambah jumlah ruang isolasi, sehingga menjadi total 70 dari sebelumnya sebanyak 20 kamar. Permintaan tersebut, sebagai bentuk kesiapan panganan covid-19 di hilir.
“Perkuat penanganan pandemi covid-19 disemua level pemerintahan, dari hulu sampai hilir. Untuk di hilirnya kita sudah siapkan. Di Rumah Sakit Manambai (Abdulkadir) yang semula hanya 20 kamar, sekarang kita sudah minta untuk menyiakan 70 kamar tempat tidur,” kata H.Hasan Basri, Sekda Sumbawa di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (25/08).
Selain itu, saat ini telah terdapat sedikitnya 80 kamar di Rumah Sakit Umum Sumbawa, termasuk 25 kamar yang baru selesai disiapkan. “Itu di RSUD, di sering itu yang semula hanya 30, sekarang sudah 80. Ada 25 yang baru saja selesai di rehab. Saya sudah minta direktur rumah sakit untuk segera dimanfaatkan. Jangan sampai jadi, tapi tidak dimanfaatkan, daripada numpuk ditempat yang lama. Dan tadi sudah dimanfaatkan,” jelasnya.
Sedangkan di tempat isolasi terpusat yang berlokasi di pusat kota, terdapat sekitar 35 kamar dan tersisa 25 kamar. Khusus isolasi terpusat, musti memenuhi kriteria yang ditetapkan baik rumah terkonfirmasi maupun gejala yang dialami.
“Kita juga di hotel dewi sudah siapkan, ada 35 kamar. Tadi dapat informasi dari pak direktur, terisi 10 (kamar). Syarat untuk masuk di hotel dewi itu, dia positif. Kedua dia tidak bergejala, atau bergejala ringan. Dia tidak memenuhi syarat di rumahnya. Umpamanya di rumahnya tidak ada kamar mandi, atau di rumahnya banyak orang, atau di rumahnya ada orang tua,” jelasnya. (Using)
(Bakamla RI/Indonesia Coast Guard). Indonesia yang merupakan negara maritim, merupakan negara dengan garis pantai terpanjang ke-dua di dunia, sudah sepatutnya pengamanan kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim mendapatkan perhatian khusus.
Sejalan juga dengan cita-cita Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan terpisah (desk to desk). Dalam hal ini, Laksdya TNI Aan Kurnia melakukan penandatanganan di ruang kerjanya, di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Rabu (25/8/2021).
Nota Kesepahaman yang ditandatangani tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakamla RI dan Kementerian ESDM. Sinergi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah, khususnya dalam aspek keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Kegiatan penandatanganan ini juga disaksikan secara daring oleh jajaran Pejabat Bakamla RI.
Tidak hanya berupaya meminimalisir ancaman dari luar, Bakamla RI juga terus berusaha dan bersinergi dengan instansi terkait untuk menciptakan kondisi aman dan nyaman di laut Indonesia. Dengan demikian, masyarakan pengguna laut dapat beraktifitas dengan tenang saat berada di wilayah perairan Indonesia.
Diharapkan, dukungan dari Kementerian ESDM dapat memberikan dampak maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan terkait keamanan dan keselamatan laut yang dilakukan oleh Bakamla RI.
Jakarta-Pemerintah daerah dan Balai PUPR di daerah harus melihat dan memperhatikan kesulitan truk-truk industri yang mencapai pelabuhan dan sentra-sentra industri. Kalau memang muatan sumbu terberat truk-truk itu tidak sesuai dengan kelas jalannya, seharusnya dibuatkan jalan untuk tru-truk tersebut kalau memang itu adalah jalannya truk.
“Untuk jalan yang dilewati truk, jalan itu memang harus menyesuaikan kelas jalan yang sudah dibuat pemerintah sesuai dengan UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Paling tinggi memang jalan kelas satu. Tapi, kalau dikatakan jalannya tidak sesuai maka pemerintah harus merancang jalan yang memang jalan itu dilewati truk-truk menuju pelabuhan atau daerah-daerah industri,” ujar pengamat transportasi Universitas Indonesia (UI) Ellen Tangkudung.
Menurut Ellen, industri yang mengalami kesulitan terhadap kelas jalan itu harus menyampaikannya kepada pemerintah daerah masing-masing kalau memang itu jalan daerah. Tapi kalau status jalan itu jalan nasional maka itu menjadi kewajiban pemerintah pusat.
“Kalau memang benar bahwa ada yang tidak sesuai, itu harus disampaikan ke pemda kalau itu merupakan jalan daerah. Tapi kalau itu ternyata jalan nasional, pemda yang sampaikan ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat akan melihatnya nanti melalui balai PUPR yang ada di daerah tersebut. Jadi, sampaikan ke pemda dan balai PUPR setempat bahwa jalan itu dilewati oleh truk dan itu memang jalur resmi yang memang direncanakan untuk dilewati oleh truk,” tukas Ellen.
Kalau itu tidak diselesaikan, menurut Ellen, truk-truk itu nantinya akan melewati jalan-jalan lokal atau jalan kolektor yang tidak sesuai dan bisa merusak jalan-jalan tersebut. “Jadi, harus ada sinergitas antara pemerintah dan industri dalam menyelesaikan masalah itu,” katanya.
Untuk saat ini, Ellen mengatakan truk-truk industri memang harus mengikuti apa yang diatur dalam UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu kelas jalan 1, 2 dan 3. Jalan kelas 1 adalah yang tertinggi, dimana beban maksimumnya bisa mendukung truk-truk dengan muatan sumbu terberat maksimal 10 ton. “Jadi, kalau yang disampaikan industri yang meminta jalannya sesuai dengan kapasitas truk mereka, itu berarti harus ada jalan khusus yang dibuatkan di jalan umum. Tapi menurut saya, itu biasanya sulit untuk mendapatkan anggaran karena karena jalan khusus itu anggarannya besar. Untuk itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerahnya dengan industri untuk sama-sama memikirkannya,” ucapnya.
Karenanya, Ellen juga menyarankan agar kawasan industri itu juga dibangun dekat dengan jalan-jalan kelas 1 dan jangan di daerah-daerah terpencil yang jauh dari jalan kelas 1. Begitu juga dengan pembangunan pelabuhan baru atau bandara baru misalnya, Ellen mengatakan agar si pemrakarsa proyek tidak hanya berpikir untuk membangun pelabuhannya saja, tapi juga harus memikirkan kapasitas jalannya. “Jalannya itu harus dibangun oleh si pemrakarsa dari proyek itu agar bisa mendukung truk-truk industri dengan kapasitas lebih besar,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Kalimantan Tengah, Halind Ardi, mengatakan pemerintah perlu memikirkan untuk melakukan standardisasi kelas jalan di Indonesia sebelum memberlakukan kebijakan penerapan bebas kendaraan bermuatan lebih atau zero over dimension over load (ODOL), yang targetnya bisa terealisasi pada 1 Januari 2023. Karena persoalan ODOL biasanya selalu dimulai dari titik muat barang seperti di pelabuhan atau area industri atau pusat logistik lainnya.
Sebagai contoh, muatan yang dibawa dari Surabaya, Jatim, dengan menggunakan Kapal Roro, maka di pelabuhan pintu masuk (inlet) di Kalimantan Tengah harus dibongkar terlebih dahulu dan muatan dipindahkan ke truk lokal dengan sesuai ukuran dan kapasitas jalan.
“Ini saja sudah menjadi persoalan besar karena beban biaya angkut yang membengkak. Padahal, di tengah pandemi saat ini, untuk membayar upah karyawan saja, sangat sulit,” kata Harlind.
Karena itu, ia menyarankan sebelum memberlakukan zero ODOL, perlu ada kesamaan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang selama ini menjadi sentra produksi.
Standardisasi kelas jalan ini diperlukan agar pelaku usaha bisa mencari solusi tepat dalam penggunaan kategori truk yang digunakan. Tujuannya agar implementasi zero ODOL tidak mubazir dan menjadi masalah baru akibat tarif angkutan yang mahal sehingga menurunkan daya saing produk.
Selama ini saja, kata Harlind, pelaku usaha harus menanggung biaya angkut yang tinggi akibat perbedaan kelas jalan di setiap provinsi. Hal ini, karena kendaraan pengangkut yang dapat melintasi satu kawasan di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan. “Sementara itu, kenyataannya kelas jalan di setiap provinsi masih berbeda-beda,” kata dia.
Ketua Perkumpulan Produsen Beton Ringan Indonesia (Proberindo) Franky Nelwan menyebut ada tiga prakondisi yang harus diperhatikan pemerintah sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL agar tidak memunculkan inefisiensi nasional. Pertama, dilakukan pembenahan terlebih dulu terhadap jumlah berat yang diizinkan (JBI) dari setiap truk. Artinya, daya dukung jalan harus dibuat sebesar kapasitas angkut truknya. “Kalau truknya memang dirancang untuk bisa membawa 24 ton, ya pasangkan untuk 24 ton batasnya. Tapi dia dilarang di jalan-jalan yang tidak sanggup mendukungnya,” ujarnya.
Kedua, kelas jalan harus dinaikkan supaya truk yang memiliki kapasitas tinggi bisa kemana-mana. Minimal dimana ada wilayah lokasi industri, pusat distribusi, dan pelabuhan atau tempat pindah moda. Misalnya di Cikarang, Purwakarta, Bekasi, Tangerang, Cilegon, dan Serang, kemudian ke sentra-sentra distribusi seperti pasar induk, stasiun, dan pelabuhan.
“Jadi jalan-jalan di wilayah itu harus punya daya dukung yang tinggi atau daya dukung kelas 1 supaya bisa mendukung kapasitas JBI. Jalannya juga harus dibuat sanggup untuk mendukung kapasitas sesuai desain truknya. Bila perlu dibuatkan kelas khusus seperti jalan tol misalnya,” ujarnya.
Ketiga, supaya investasinya tidak terlalu mahal karena harus menambah truk dalam jumlah yang banyak, industri harus diijinkan untuk menambah jumlah axle atau as roda untuk menambah kapasitas angkutnya.
“Jadi, tiga prakondisi ini harus dilakukan sehingga industri tidak terlalu dibebankan dengan penambahan investasi yang terlalu besar yang akan berakibat kepada kenaikan harga di masyarakat,” ucapnya.
Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Pemda Sumbawa telah meggelar pertemuan dan memutuskan, proses pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan kembali sejak Senin (30/08). Pembelajaran diberlakukan dengan pengetatan atau ketentuan-ketentuan yang diatur kemudian oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa.
“Sudah menjadi keputusan pemerintah daerah bahwa tatap muka itu, boleh mulai dilakukan nanti hari senin. Dengan ketentuan-ketentuan yang ketat. Saya rasa sudah diatur oleh Pak Kadis (Dikbud), berapa banyak yang boleh sekolah diatur setiap hari. Terus bagaimana cara masuk dan sebagainya, semua sudah diatur,” kata H.Hasan Basri, Sekda Sumbawa di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (25/08).
Proses pembelajaran tersebut, berlaku bagi seluruh satuan pendidikan dibawah Dikbud Sumbawa. Dan bila dalam proses pembelajaran, terdapat atau ditemukan kasus posisit covid-19 maka proses di satuan pendidikan tersebut diberhentikan sementara.
“Nanti kalau dalam proses pembelajarannya, ada yang terkonfirmasi positif. Maka distop pembelajarannya (di satuan pendidikan yang terkonfirmasi),” ucapnya.
Ditegaskan, keputusan tersebut telah menjadi keputusan Pemerintah daerah dan segera dikomunikasikan dengan unsur pimpinan daerah tingkat kecamatan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi salah persepesi dan salah komunikasi. Apalagi berujung pada pembubaran proses belajar-mengajar.
“Tolong ini nanti dikomunikasikan dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan, jangan sampai nanti distop pembelajarannya, karena sekarang masih PPKM mikro. Ini sudah menjadi keputusan pemerintah, tadi pagi kami sudah rapat. Sudah menjadi keputusan bahwa tatap muka dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan. Misalnya setengah atau sepertiga jumlah murid, giliran nanti dan diatur sedemikian rupa. Karena sekarang masa transisi,” ucapnya.
Disebutkan, untuk memulai proses belajar mengajar, tidak lagi diperlukan surat persetujuan dari orang tua. “Dan karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah, sudah tidak perlu lagi ada surat orang tua lagi. Nanti kalau diminta, ada yang setuju ada yang tidak setuju,” tuturnya. (Using)
Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Aparat Kepolisian Sektor Buer membubarkan pelaksanaan kegiatan keramaian Balap Sampan yang sedang berlangsung di Dusun Kaung Atas Desa Pulau Kaung kecamatan Buer , Selasa (24/08) pukul 11.00 wita. Dan pada hari yang sama, Polsek Plampang kembali melakukan penggerebekan judi sabung ayam yang berlokasi di Persawahan Orong Lenang Belo Dusun Kenangi Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa.
Kapolsek Buer Ipda Ma’ruful Amaly SH., mengatakan, pelaksanaan kegiatan balap sampan tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan keramaian. Terutama penonton yang hadir menyaksikan kegiatan tersebut sehingga sangat rentan terjadinya penyebaran covid-19.
“pembubaran keramaian balap sampan tersebut merupakan penegasan pemberlakuan PPKM mikro di wilayah kabupaten Sumbawa dalam rangka menekan angka penyebaran covid-19 khususnya di Kecamatan Buer,” Ujar Kapolsek.
Dikatakan Kapolsek, awalnya para penonton yang datang berasal dari Pulau kaung hanya menyaksikan dari rumah masing masing. namun semakin lama penonton terus berdatangan dan menimbulkan kerumunan, sehingga dilakukan pembubaran kegiatan tersebut.
Sebelumnya, Kapolsek Buer melalui Bhabinkamtibmas setempat telah menyampaiakan kepada penyelenggara agar tidak melaksanakan kegiatan balap sampan. tetapi pihak penyelnggara mengubah bentuk kegiatan hanya sebatas latihan dan tidak di bentuknya kepanitiaan resmi
“namun tetap dilaksanakan lomba balap sampan sehingga Kepolisian Sektor Buer membubarkan kegiatan balap sampan tersebut,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut Kapolsek bersama anggota juga menghimbau kepada penyelenggara maupun masyarakat desa pulau kaung agar tidak melaksanakan kegiatan keramaian selama pemberlakuan PPKM mikro. di mana semua kebijakan pemerintah saat ini bertujuan untuk menjaga keselamatan warga masyarakat sendiri.
Judi Sabung Ayam di Plampang
Polsek Plampang kembali melakukan penggerebekan judi sabung ayam Selasa siang (24/08/21) Kali ini berlokasi di Persawahan Orong Lenang Belo Dusun Kenangi Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Pada Saat anggota Polsek menuju TKP para penjudi sabung ayam langsung mengambil langkah seribu meninggalkan glanggang.
“para penjudi membawa kabur ayam aduan mereka saat dilakukan penggerbekan,” kata Iptu Budiman Parangin Angin, SH., Kapolsek Plampang.
Disebutkan, penggerebekan tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang kerap di gelar sabung ayam pada lokasi tersebut. Sehingga kami melakukan penggerebekan.
Kapolsek juga menuturkan, jajarannya sedang gencar melakukan pembubaran Judi sabung ayam. Dan Tercatat dalam dua pekan sudah dilakukan 4 kali pembubaran sabung ayam pada 4 lokasi berbeda. (Using)
Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa saat ini masih melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Demikian disampaikan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sumbawa, Muhammad Kaniti, Rabu (25/08).
Dikatakan, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) tersebut dilakukan setiap bulan sesuai instruksi Ketua KPU melalui surat Dinas bernomor 132 yang diperbarui dengan surat Dinas nomor 366 tanggal 4 Februari tahun 2020. Dan Penetapan DPB tiap bulan dilaksanakan setiap tanggal 30 bulan berjalan dan dilaporkan ke KPU RI, melalui KPU Propinsi dalam rapat pleno tingkat Propinsi di awal bulan berikutnya.
“Sejauh ini, DPB Kabupaten Sumbawa telah berada di pertengahan tahun, yang mana partisipasi masyarakat untuk aktif melaporkan informasi pemilih meninggal dunia, pindah alamat maupun telah beralih status menjadi anggota TNI/Polri, terbilang masih rendah. padahal KPU Kabupaten Sumbawa telah membuka layanan laporan atau masukan data tersebut secara offline maupun online,” ucapnya.
Sehingga dengan situasi tersebut, KPU Kabupaten Sumbawa aktif menjemput bola untuk mendapatkan data termutakhir di Desa dan Kelurahan se Kabupaten Sumbawa melalui Rapat Koordinasi maupun bersurat. “Terakhir, berkoordinasi dengan Bupati Sumbawa yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid 19 tingkat Kabupaten. Hal ini ditempuh untuk mendapatkan data by name by addres pasien meninggal dunia akibat penyakit Covid-19, pada Rabu,” jelasnya..
Disebabkan, Kegiatan pemutakhiran DPB merupakan upaya KPU khususnya KPU Kabupaten Sumbawa untuk membersihkan data pemilih sejak dini sebelum memasuki tahapan Pemilu tahun 2024. Kemudian Hasil pemutakhiran ini nantinya dikoordinasikan dan diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Sumbawa maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menjadi perhatian bersama. (Using)
Sumbawanews.com,- Viral di media sosial, dua bocah berusia 11 tahun dilaporkan merusak fasilitas sekolah di sebuah SD di Batang, Jawa Tengah. Dalam rekaman kamera...
Sumbawanews.com,- Nico Schlotterbeck, bek andalan Jerman yang menjadi pilar utama lini belakang dalam formasi tiga bek, dikhawatirkan absen untuk sisa perjalanan tim di Piala...
Sumbawanews.com,- Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats di Kampung Yepem, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, dalam upaya memperkuat hilirisasi sagu sebagai...
Sumbawanews.com,- Di tengah gemerlap bintang-bintang muda yang mendominasi panggung Piala Dunia 2026, dua kiper berusia senja justru menjadi simbol ketahanan, ketenangan, dan kehebatan yang...
