Mataram, sumbawanews.com – Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia (GJPI) Dewan Pimpinan Wilayah Nusa Tenggara Barat menyoroti dengan serius arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025–2029. Meski RPJMN 2025–2029 secara jelas menempatkan pendidikan sebagai prioritas nasional dan fondasi menuju Indonesia Emas 2045, RPJMD NTB justru tidak menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.
Baca Juga: Bahas Pemekaran PPS, KP4S Bersama GJPI DPW NTB Audiensi dengan DPRD Provinsi NTB
“Fokus utama dalam RPJMD lebih banyak diarahkan pada pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata, sementara pendidikan hanya menjadi sektor pelengkap,” kata Lalu Zainardi, Ketua GJPI DPW NTB, Kamis (21/08).
Lalu Zuiardi menegaskan, arah kebijakan ini mencerminkan ketidaksinkronan antara visi pembangunan nasional dengan visi daerah. “Pendidikan bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas SDM NTB ke depan. Jika pendidikan terpinggirkan, maka bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi,” ujarnya.
Menurut dia, NTB memiliki ribuan pesantren, sekolah, dan lembaga pendidikan masyarakat yang seharusnya menjadi kekuatan utama pembangunan SDM daerah. Namun, hingga saat ini, banyak pesantren yang belum mendapat perhatian serius dalam kebijakan pembangunan daerah. DPRD NTB pun sebelumnya mencatat hal serupa dalam evaluasi awal RPJMD.
Menurut GJPI DPW NTB, pengabaian terhadap pendidikan dalam RPJMD akan membawa risiko besar. Seperti NTB sulit keluar dari lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan. SDM lokal terancam tidak siap menghadapi tantangan global. Ketergantungan ekonomi pada sektor jangka pendek, seperti pariwisata, semakin tinggi.
Untuk itu, GJPI DPW NTB mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk Menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama sejajar dengan pangan, pariwisata, dan penanggulangan kemiskinan. Mengalokasikan anggaran yang memadai bagi sektor pendidikan, terutama penguatan pesantren dan sekolah berbasis masyarakat. Dan Membangun sinkronisasi visi antara RPJMD NTB dengan RPJMN 2025–2029, agar NTB tidak tertinggal dalam cita-cita nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Jika Presiden Prabowo menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan, maka NTB tidak boleh jalan sendiri dengan menomorduakan pendidikan. Daerah ini butuh keberanian untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan,” tegas Zuiardi.
GJPI DPW NTB mengajak seluruh masyarakat, organisasi pemuda, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal. Agar pendidikan tidak lagi dipinggirkan dalam kebijakan pembangunan NTB. (Using)
