Sumbawanews.com,- BPJS Kesehatan mencatat tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Tanjungpinang mencapai 82 persen pada 2026—melampaui target nasional sebesar 80 persen. Capaian ini menjadi sorotan positif di tengah tantangan masih belum terpenuhinya cakupan Universal Health Coverage (UHC) di wilayah tersebut.
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jenal M. Sambas, mengatakan, angka keaktifan tersebut menunjukkan komitmen masyarakat Tanjungpinang dalam memanfaatkan layanan kesehatan secara aktif. “Alhamdulillah, keaktifan di Tanjungpinang di atas 80 persen, bahkan mencapai 82 persen. Ini prestasi yang patut diapresiasi,” ujarnya di Batam, Kamis.
Namun, di balik keberhasilan ini, tersembunyi tantangan struktural. Berdasarkan data semester II 2025, populasi Tanjungpinang mencapai 241.266 jiwa. Dari jumlah itu, cakupan kepesertaan JKN sudah menyentuh 97,86 persen—hanya tinggal selisih 2,14 persen untuk mencapai ambang batas UHC yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu 98 persen. Meski demikian, Tanjungpinang masih menjadi satu-satunya wilayah kerja di bawah Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang yang belum memenuhi syarat UHC. Empat wilayah lainnya—Kepulauan Anambas, Natuna, Bintan, dan Lingga—sudah berhasil mencapai cakupan di atas 98 persen, bahkan hingga 100 persen di Anambas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang, Nara Grace, menjelaskan, kendala utama bukan pada ketersediaan program, melainkan pada ketidakakuratan data kependudukan. Banyak warga yang masih tercatat sebagai penduduk Tanjungpinang dalam sistem pemerintah, padahal telah pindah domisili atau keberadaannya tidak dapat diverifikasi. “Kami kesulitan menemukan orang yang sebenarnya sudah tidak tinggal di sini, tapi namanya masih ada di database. Ini menghambat validasi data kepesertaan,” ujar Nara.
Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung baru mendaftar saat sakit menjadi hambatan psikologis. “Mereka belum merasa perlu jadi peserta jika belum mengalami masalah kesehatan. Padahal, keaktifan itu justru kunci agar layanan bisa dinikmati tanpa hambatan saat dibutuhkan,” tambahnya.
Untuk menutup celah itu, BPJS Kesehatan bersama pemerintah kota melakukan upaya jemput bola secara intensif. Tim turun ke kelurahan dan desa, melakukan penyisiran data, dan melibatkan agen-agen lokal yang mengenal kondisi masyarakat secara mendalam. “Kami tidak hanya menunggu warga datang. Kami datang ke rumah-rumah, ke pasar, ke masjid—untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” kata Nara.
Pemerintah daerah pun diharapkan semakin aktif berkolaborasi, terutama dalam memperbarui data kependudukan dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepesertaan aktif. Dengan keaktifan yang sudah melampaui target nasional, Tanjungpinang berada di ambang pintu UHC—hanya tinggal menutup celah kecil, namun krusial, agar seluruh warganya benar-benar terlindungi oleh jaminan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.
