Jakarta, sumbawanews.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penanganan banjir di Provinsi DKI Jakarta harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat meresmikan Sodetan Ciliwung di Jakarta Timur, pada Senin, 31 Juli 2023.
“Sekali lagi penanganan (banjir) Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur yang dapat mendukung penanganan banjir di DKI Jakarta, mulai dari Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, hingga Sodetan Ciliwung. Namun, penanganan tersebut dinilai masih belum cukup untuk menanggulangi masalah banjir di DKI Jakarta.
Baca Juga: Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping Berkomitmen Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
“Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ada Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mookervart, Sungai Pesanggrahan, dan lain-lainnya. Belum kita _ngurusin_ yang namanya banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta,” ungkap Presiden.
Presiden juga menjelaskan bahwa Sodetan Ciliwung yang telah dikerjakan selama hampir 11 tahun dan menghabiskan anggaran hingga Rp1,150 triliun tersebut baru dapat menyelesaikan masalah banjir di enam kelurahan atau sekitar 62 persen dari masalah banjir di Jakarta. Sisanya masih ada 38 persen masalah banjir di DKI Jakarta yang harus diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemprov DKI Jakarta secara bersama.
Baca Juga: Didampingi Prabowo dan Erick Thohir, Presiden Sebut Permintaan Ekspor Produk Pindad Meningkat
“Ini yang harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta, sekali lagi harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah,” ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam peresmian ini adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Setpres/Using)
