Sumbawanews.com,- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membantah adanya kecurangan dalam proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi di Sulawesi Selatan, menyusul polemik yang merebak di media sosial terkait pencoretan peserta berinisial CYL dari daftar tiga besar calon Paskibraka nasional. Fuad Lutfi, Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat, menegaskan bahwa seleksi berjalan sesuai pedoman nasional yang transparan, komprehensif, dan melibatkan berbagai pihak secara lintas institusi.
Polemik bermula ketika CYL, seorang pelajar asal Makassar, dikabarkan masuk dalam tiga besar calon Paskibraka putri Sulawesi Selatan berdasarkan hasil awal seleksi. Namun, dalam keputusan akhir, namanya digantikan oleh peserta dari Kabupaten Gowa yang tidak masuk sepuluh besar dalam tahap sebelumnya. Kegaduhan pun memuncak, dengan banyak pihak menduga adanya intervensi sepihak dan ketidakjelasan prosedur.
Menanggapi hal ini, Fuad menjelaskan bahwa penentuan peserta yang maju ke tingkat nasional bukanlah hasil dari satu kriteria tunggal—seperti nilai akademik atau tes wawasan kebangsaan semata—melainkan akumulasi penilaian menyeluruh dari berbagai aspek, termasuk kesamaptaan fisik, disiplin baris-berbaris, kesehatan mental, kepribadian, dan kesiapan sebagai pelaksana tugas kenegaraan. “Ini bukan lomba cepat, tapi pemilihan kader yang utuh. Setiap tahapan dinilai secara berjenjang, dari kabupaten hingga provinsi, lalu diverifikasi pusat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2026).
Ia menekankan bahwa proses seleksi di Sulawesi Selatan dilakukan oleh panitia provinsi yang dibentuk secara kolektif, dengan pengawasan langsung dari BPIP dan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI Pusat). Tidak ada keputusan yang diambil oleh satu orang atau lembaga saja. “Kami tidak menentukan siapa yang maju. Kami hanya memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan,” tegas Fuad.
Menurut data resmi yang dirilis BPIP, CYL tidak masuk dalam tiga besar peserta yang direkomendasikan untuk mengikuti seleksi nasional karena skor akumulatifnya tidak menempati posisi teratas. Meski sempat unggul di beberapa tahap, nilai keseluruhan peserta dari Gowa lebih tinggi setelah semua dimensi penilaian dihitung secara objektif. “Kami punya sistem penilaian digital yang tercatat dan bisa diaudit. Tidak ada yang disembunyikan,” lanjutnya.
Pernyataan BPIP ini muncul di tengah tuntutan dari sejumlah pihak agar proses seleksi Paskibraka dibuka secara transparan, termasuk mempublikasikan daftar nilai dan kriteria penilaian secara rinci. Sebelumnya, sejumlah orang tua peserta dan aktivis pendidikan meminta agar ada audit independen terhadap proses seleksi di Sulsel, mengingat simbolisasi Paskibraka sebagai representasi generasi muda yang mengemban amanat negara.
Paskibraka, yang mengibarkan bendera merah putih dalam upacara 17 Agustus di Istana Merdeka dan Ibu Kota Nusantara, tetap menjadi salah satu kehormatan tertinggi bagi pelajar Indonesia. Karena itu, integritas proses seleksinya bukan sekadar soal administrasi, tapi soal kepercayaan publik terhadap sistem yang adil dan berbasis meritokrasi.
BPIP menyatakan siap membuka akses informasi seleksi Paskibraka 2026 secara terbuka, termasuk mempertimbangkan rekomendasi untuk menyusun panduan penilaian yang lebih rinci dan dapat diakses publik. “Kami ingin Paskibraka bukan hanya simbol, tapi juga teladan. Dan teladan itu harus dimulai dari proses yang jujur,” pungkas Fuad.
