Sumbawanews.com,- Pemerintah Kota Bima mendorong mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi relawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemadanan data kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan terhadap 26 mitra SPPG di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, guna mengidentifikasi relawan yang belum terlindungi dan menindaklanjuti kebutuhan perlindungan sosial mereka. Sekretaris Daerah Kota Bima, H. Muhammad Fakhrunraji, menekankan bahwa kejelasan status kepesertaan menjadi kunci agar relawan yang terlibat dalam operasional pelayanan gizi mendapat jaminan sesuai aturan. Ia menambahkan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam memberikan jaminan kesehatan melalui bantuan, sehingga mitra SPPG diharapkan mengambil peran aktif dalam memastikan kepesertaan relawan sesuai skema yang berlaku.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Bima telah mencapai lebih dari 98 persen, namun tingkat keaktifan peserta baru 87 persen. Ketidakaktifan ini disebabkan oleh tunggakan iuran pekerja swasta, perubahan status pekerjaan, anak peserta yang melewati batas usia tanggungan, serta adanya peserta yang telah pindah domisili atau memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid. Fakhrunraji menegaskan, tingginya cakupan kepesertaan harus diimbangi dengan peningkatan keaktifan agar layanan kesehatan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemkot Bima berkomitmen memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah bersama BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan, termasuk melalui integrasi data dan peningkatan kepatuhan peserta, dengan target keaktifan JKN melebihi 90 persen.
