Sumbawanews.com,- Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya penguatan sistem perdagangan berbasis aturan untuk memperluas partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perdagangan internasional. Dalam Pertemuan Menteri Perdagangan BRICS di Jaipur, India, pada 7 Agustus 2026, ia menyatakan bahwa UMKM sebagai pilar utama perekonomian negara berkembang masih menghadapi hambatan struktural, terutama keterbatasan akses pembiayaan. Untuk mengatasinya, Indonesia mendorong tiga langkah: peningkatan literasi keuangan, perluasan inklusi pembiayaan digital, dan diversifikasi program pembiayaan yang fleksibel.
Indonesia juga menawarkan empat pilar penguatan rantai nilai global: konektivitas, fasilitasi perdagangan, peningkatan kapasitas domestik, dan kebijakan perdagangan-investasi yang kondusif. Di bidang konektivitas, Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital untuk memperkuat akses pelaku usaha ke pasar regional dan global. Dalam fasilitasi perdagangan, pemerintah telah mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), memungkinkan eksportir memanfaatkan tarif preferensi secara langsung berdasarkan perjanjian perdagangan yang berlaku. Peningkatan kapasitas domestik dilakukan melalui investasi pada keterampilan, inovasi, dan pengembangan usaha, sementara kebijakan perdagangan dan investasi diperkuat dengan perluasan perjanjian dan akses pasar.
Mendag Budi Santoso juga menyoroti peran teknologi seperti kecerdasan buatan dan komputasi awan dalam menciptakan nilai ekonomi baru. Ia menekankan perlunya kerja sama BRICS dalam mendorong interoperabilitas dan saling pengakuan regulasi (mutual recognition arrangements) untuk membangun kepercayaan antarnegara, dengan tetap memperhatikan kerangka hukum nasional. Di sisi lain, ia menyerukan pemulihan kepercayaan terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menegaskan bahwa agenda pembangunan harus tetap menjadi inti dari misi WTO, termasuk penerapan Special and Differential Treatment yang berbasis bukti dan disesuaikan dengan tingkat pembangunan masing-masing negara. Ia memperingatkan bahwa kebijakan tarif dan perubahan aturan perdagangan yang tidak sejalan dengan multilateralisme mengancam stabilitas sistem global, dan menegaskan bahwa sistem berbasis aturan harus mampu menciptakan kesetaraan peluang bagi semua pelaku usaha, termasuk UMKM.
