Sumbawanews.com,- Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi damai di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026). Mereka menuntut lembaga antirasuah itu segera menyelidiki dugaan penyimpangan penggunaan dana reses di DPRD Provinsi Bali, yang diduga melibatkan Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih.
Dalam orasi dan selebaran yang dibagikan, para mahasiswa menyatakan keprihatinan mendalam atas praktik yang mereka sebut sebagai “pemborosan uang rakyat.” Mereka menilai, dana yang seharusnya digunakan untuk memperkuat pelayanan publik, infrastruktur desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, justru diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Uang rakyat bukan uang pribadi. Jangan sampai dana reses yang sejatinya adalah jembatan antara wakil rakyat dan konstituen, berubah menjadi alat penguatan kekuasaan elit,” tegas salah satu perwakilan aksi, yang meminta identitasnya tidak disebutkan.
Aksi ini juga menyerukan transparansi total dari DPRD Bali terkait laporan penggunaan dana reses periode terakhir. Para demonstran meminta agar seluruh dokumen keuangan, termasuk bukti penyaluran dan pertanggungjawaban, dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat, bukan hanya diserahkan kepada aparat pengawas internal.
Meski belum ada tanggapan resmi dari Ketua Komisi II DPRD Bali hingga berita ini diturunkan, KPK diketahui tengah memantau sejumlah kasus serupa di daerah lain, seperti dugaan korupsi dana hibah di Magetan, Bangkalan, dan Gorontalo. Kasus-kasus itu menjadi indikator bahwa praktik penyimpangan dana reses bukan lagi isu lokal, melainkan pola sistemik yang perlu dihentikan secara nasional.
Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi berjanji akan terus mengawal proses hukum ini. Jika KPK tidak segera bertindak, mereka berencana mengajukan laporan resmi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman RI, sekaligus memobilisasi masyarakat Bali untuk menuntut akuntabilitas dari wakil-wakil mereka di legislatif.
“Kami tidak hanya menuntut penyelidikan. Kami menuntut perubahan sistem. Dana rakyat harus kembali ke rakyat—bukan ke rekening pribadi,” tegas seorang peserta aksi sambil mengibarkan spanduk bertuliskan “Bali Butuh Keadilan, Bukan Kepentingan.”
