Sumbawanews.com,- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari sejumlah anggota legislatif terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini muncul menyusul polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, dan didukung oleh 120 anggota dari delapan fraksi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan, HMP merupakan hak konstitusional DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, yang dapat digunakan untuk menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum atau ketidakmemenuhan syarat presiden atau wakil presiden. Mekanisme HMP ini menjadi sarana pengawasan terhadap kinerja kepala negara dan wakilnya, termasuk jika terdapat indikasi pengkhianatan, korupsi, atau perbuatan tercela.
HMP yang diusulkan kali ini mengacu pada poin ketiga dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, yaitu dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara. Seluruh fraksi di DPR telah sepakat menerima usulan tersebut, dan pimpinan DPR berencana membawanya ke sidang paripurna. Tidak ada kutipan langsung yang menyatakan bahwa Gibran telah terbukti bersalah, namun usulan HMP secara eksplisit menyebut dugaan pelanggaran hukum dan ketidaksesuaian syarat konstitusional sebagai dasar pertimbangan. Proses selanjutnya akan menentukan apakah HMP ini akan berlanjut ke tahap lebih lanjut, termasuk kemungkinan pengajuan pemakzulan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.
