Sumbawanews.com,- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengembangkan prototipe kecerdasan buatan untuk mendukung analisis dampak regulasi. Inisiatif ini diluncurkan setelah pedoman Regulatory Impact Analysis (RIA) dirumuskan dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum pada 15 Oktober 2026, hasil kerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. AI dirancang untuk mempermudah proses manual yang selama ini dilakukan tim penyusun regulasi, termasuk mengelompokkan keluhan masyarakat, membandingkan opsi kebijakan, dan memperkirakan biaya serta manfaat. Tujuannya adalah memastikan setiap peraturan yang lahir mampu menjawab kebutuhan nyata, transparan, dan terukur dampaknya.
Dalam kajian contoh seperti perizinan, AI diharapkan bisa membantu membandingkan dua solusi—misalnya menyederhanakan persyaratan versus memperbaiki pertukaran data antarinstansi—tanpa menggantikan peran manusia. Tim penyusun tetap bertanggung jawab memverifikasi data, menguji estimasi waktu dan biaya, serta menyampaikan rekomendasi akhir. Pengembangan ini sejalan dengan prinsip OECD yang menekankan klarifikasi masalah, partisipasi pemangku kepentingan, dan pembandingan alternatif solusi. Dengan alat ini, pembuat kebijakan diharapkan mampu menjelaskan secara lebih jelas siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung beban, sementara masyarakat bisa lebih memahami dasar pembentukan regulasi.
