Sumbawanews.com,- Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pemulihan Gaza senilai US$ 2,45 miliar atau sekitar Rp 43,8 triliun, di sela Sidang Umum PBB pada 24 September 2026. Dana tersebut akan dialokasikan untuk 66 program selama enam bulan, mencakup pembangunan hunian, pembangkit listrik berbahan bakar diesel, serta pengangkutan dan pembersihan limbah. Namun, dari total janji bantuan senilai US$ 18 miliar, baru US$ 280 juta yang benar-benar diserahkan.
Dewan menilai pemulihan penuh Gaza membutuhkan dana hingga US$ 71,4 miliar dalam 10 tahun ke depan. Jared Kushner, menantu Trump dan anggota Gaza Executive Board, mengakui proyek ini menghadapi berbagai penundaan, tetapi menegaskan komitmen penuh pemerintah AS untuk melaksanakannya. Utusan AS Steve Witkoff menyebut kemajuan nyata telah dicapai, termasuk pemulangan seluruh sandera dan berlangsungnya gencatan senjata meski tidak sempurna.
Tantangan besar masih menghambat rencana ini, seperti keamanan pekerja di zona perang, perlucutan senjata yang belum meledak, dan penghancuran ratusan kilometer terowongan bawah tanah. Michael Eisenberg, anggota dewan asal Israel-Amerika, menekankan bahwa pembangunan fisik hanya bisa dimulai setelah semua ancaman militer dihilangkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan sejumlah negara telah menyatakan kesediaan memberikan bantuan keuangan, tetapi upaya mencari partisipasi lebih luas masih berlangsung.
Konflik berkelanjutan menjadi penghambat utama. Pada Agustus, pejabat Board of Peace Nickolay Mladenov mengkritik serangan udara Israel yang masih berlanjut, sekaligus mengecam tindakan Hamas. Menurut kementerian kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, sedikitnya 1.381 warga Palestina, termasuk 300 anak-anak, tewas sejak gencatan senjata dimulai Oktober tahun lalu—data yang dianggap dapat dipercaya oleh PBB. Militer Israel melaporkan lima tentaranya tewas dalam pertempuran dan satu kontraktor meninggal dalam kecelakaan operasional.
Rencana perdamaian 20 poin Trump yang diluncurkan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada September 2025 mengatur pembebasan 48 sandera sebagai imbalan atas pelepasan tahanan Palestina. Hamas menyetujui gagasan penyerahan pemerintahan Gaza kepada teknokrat dan menerima rencana perlucutan senjata, dengan syarat Israel menarik pasukan dan menghentikan semua agresi. Namun, Netanyahu menolak syarat itu dan menegaskan militer Israel akan tetap berada di Gaza hingga Hamas benar-benar dilucuti.
