Sumbawanews.com,- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutuk keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengaitkan kerusuhan di Prancis dengan imigran Muslim dan ekstremisme Islam. Macron menilai pernyataan itu tidak hanya keliru, tetapi juga sengaja memanfaatkan krisis sosial di Prancis untuk kepentingan elektoral masing-masing, terutama menjelang pemilu di kedua negara. Ia mengecam penyebaran disinformasi, termasuk gambar buatan kecerdasan buatan, yang memperkeruh narasi publik tentang penyebab kerusuhan.
Dalam wawancara di Doha, Qatar, pada Rabu (21/10/2026), Macron menyebut komentar para pemimpin asing itu “tidak dapat diterima dan bodoh.” Ia menegaskan tidak ada bukti campur tangan asing dalam aksi protes yang melanda sejumlah kota Prancis, dan bahwa penyebab utama kerusuhan adalah ketidakpuasan sosial-ekonomi—bukan imigrasi atau radikalisme agama. Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, pernyataannya jelas merujuk pada Trump dan Netanyahu, yang sebelumnya secara terbuka menyalahkan kebijakan imigrasi Prancis dan berkembangnya Islam radikal sebagai akar kekerasan.
Netanyahu, dalam wawancara dengan i24NEWS pada Selasa (20/10/2026), menuduh pemerintah Prancis menyerah pada “invasi Islam radikal” dan menghubungkan kerusuhan dengan konflik Israel-Hamas pasca-7 Oktober 2023. Ia mengklaim pernah memperingatkan Macron bahwa ancaman Hamas bisa menyebar ke Eropa, dan kini peringatan itu terwujud di Paris. Namun, tidak ada bukti yang diajukan bahwa Hamas atau kelompok ekstremis terlibat dalam pengorganisasian aksi protes di Prancis.
Sementara itu, Trump menyalahkan kegagalan Eropa mengendalikan imigrasi sebagai penyebab kerusuhan, menolak penjelasan bahwa protes dipicu oleh kenaikan biaya hidup atau masalah pendidikan. Dalam unggahan di Truth Social, ia menggambarkan Prancis sebagai negara yang hancur akibat “migran, kelompok jihad, dan komunis,” dan memperingatkan pemilih AS bahwa kebijakan liberal akan membawa kekacauan serupa. Ia mendesak Macron memperketat perbatasan dan mengusir imigran yang dianggap bertanggung jawab.
Namun, investigasi Associated Press pada 21 Oktober 2026 menemukan tidak ada bukti bahwa imigran Muslim atau kelompok agama tertentu menjadi pelaku utama kerusuhan. Kepolisian Prancis tidak mengidentifikasi kelompok spesifik sebagai otak kekerasan, sementara demonstrasi awalnya dipicu oleh tuntutan ekonomi dan sosial yang melibatkan pelajar, pekerja, dan masyarakat umum. Sebagian besar aksi berlangsung damai, dan kerusakan terjadi hanya di titik-titik tertentu yang menjadi lokasi bentrokan.
