Sumbawanews.com,- Pemerintah Iran membuka akses pendidikan tinggi bagi mahasiswi asal Azerbaijan yang ingin melanjutkan studi tanpa melepas hijab, menyusul kontroversi aturan seragam sekolah di negara tetangga itu. Menteri Sains, Riset, dan Teknologi Iran, Hossein Simaei, menyatakan dalam pesan video pada 22 Oktober 2026 bahwa universitas-universitas di Iran siap menjadi tuan rumah bagi perempuan Muslim Azerbaijan yang terpaksa meninggalkan hijab demi mengakses pendidikan. Ia menegaskan, negaranya menghormati keyakinan agama dan menawarkan lingkungan akademik yang ramah bagi perempuan yang mempertahankan identitas keagamaannya. Pernyataan ini muncul di tengah protes massal di Azerbaijan atas penerapan ketat aturan seragam sekolah yang dianggap menghalangi siswi berjilbab masuk kelas.
Kontroversi bermula setelah Kabinet Azerbaijan mengeluarkan Keputusan Nomor 309 pada 21 September 2026, yang menetapkan seragam sekolah harus sesuai prinsip sekuler dan melarang tambahan pakaian yang dianggap mengganggu keseragaman. Meski tidak secara eksplisit melarang hijab, sejumlah sekolah menafsirkannya sebagai larangan mengenakan kerudung, sehingga siswi berjilbab dilarang masuk kelas atau dipaksa melepasnya. Protes pun meledak, dengan sejumlah siswa memboikot pelajaran sebagai bentuk solidaritas. Pada 12 Oktober, Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan melaporkan 37 orang ditahan terkait aksi protes, sementara Amnesty International pada 16 Oktober mendesak pemerintah Azerbaijan menghentikan kebijakan yang dianggap melanggar hak atas pendidikan dan kebebasan beragama.
Azerbaijan, meski mayoritas Muslim, menganut negara sekuler berdasarkan konstitusi dan mempertahankan kebijakan seragam sebagai upaya menjaga netralitas pendidikan. Namun, tindakan itu memicu kekhawatiran diplomatik di Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, sebelumnya menyerukan penyelesaian melalui dialog dan penghormatan terhadap nilai bersama. Pada 18 Oktober, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Mohammadreza Mohseni Sani, mengirim surat resmi kepada Ketua Majelis Nasional Azerbaijan, Sahiba Gafarova, untuk menyampaikan keprihatinan atas pembatasan akses pendidikan bagi siswi berhijab.
Meski tawaran Iran menawarkan solusi alternatif, pemerintah Azerbaijan tetap mempertahankan kebijakan seragamnya, dan belum ada indikasi bahwa keputusan itu akan dicabut. Tawaran pendidikan di Iran, meski signifikan secara simbolis, tidak mengatasi akar masalah: bagaimana memastikan siswi Azerbaijan tetap bisa bersekolah di negaranya tanpa harus memilih antara keyakinan dan hak atas pendidikan.
