Oleh Febriyan Anindita,SH., (Direktur LBH Keadilan Samawa Rea)
sumbawanews.com — Indonesia pernah mengalami kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam waktu panjang. Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1956 dan jabatan tersebut baru terisi kembali ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX terpilih pada 1973. Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998 dan B.J. Habibie menjadi Presiden, jabatan Wakil Presiden kembali kosong hingga Megawati Soekarnoputri terpilih pada 1999. Namun, kedua peristiwa itu terjadi sebelum perubahan UUD 1945 yang mengatur mekanisme khusus pengisian jabatan Wakil Presiden.
Kini, kemungkinan kekosongan serupa kembali mengemuka setelah perkembangan politik di sekitar Gibran Rakabuming Raka. Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Sehari kemudian, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut, meskipun menyebut Gibran akan mengumumkannya sendiri.
Perkembangan ini membawa persoalan pada satu pertanyaan penting: jika Gibran benar-benar mundur, siapa yang menentukan penggantinya? Jawabannya terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Konstitusi dengan sengaja membagi kewenangan itu. Presiden mengajukan dua nama, tetapi MPR yang memilih. Presiden tidak dapat menunjuk pengganti secara langsung, sementara MPR tidak dapat memilih calon di luar usulan Presiden. Artinya, keputusan akhir tetap berada di tangan MPR.
Persoalannya, apakah MPR mampu menggunakan kewenangan tersebut secara mandiri? Pertanyaan ini relevan mengingat kuatnya pengaruh Presiden dalam koalisi pemerintahan. Jika pilihan calon dan hasil pemilihan hanya mengikuti kesepakatan elite politik, sidang MPR berisiko menjadi formalitas. Padahal, kewenangan memilih diberikan kepada MPR justru agar pengisian jabatan tidak sepenuhnya berada dalam kendali Presiden.
Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya mengatur tata cara pemilihan lebih lanjut. Presiden harus menyampaikan dua calon beserta persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. MPR kemudian melakukan pemilihan. Jika perolehan suara kedua calon sama, pemilihan diulang satu kali. Apabila tetap sama, Presiden menentukan salah satu dari keduanya.
Indonesia memang pernah mengalami kekosongan jabatan Wakil Presiden, tetapi belum pernah menguji mekanisme Pasal 8 ayat (2) dalam rumusan UUD 1945 setelah perubahan ketiga pada 2001. Jika pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi secara resmi, proses ini akan menjadi ujian pertama bagi mekanisme tersebut.
Wakil Presiden yang terpilih nantinya hanya melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan, bukan memperoleh mandat baru selama lima tahun. Pengangkatannya memperoleh legitimasi melalui mekanisme konstitusional yang secara khusus diatur dalam Pasal 8 ayat (2).
Di sisi lain, kemungkinan pengunduran diri Gibran tidak otomatis menyelesaikan polemik dokumen pendidikannya maupun persoalan hukum yang telah berkembang. Demikian pula, proses pengawasan dan Hak Menyatakan Pendapat di DPR tidak dengan sendirinya mengosongkan jabatan Wakil Presiden. Pengunduran diri dan pemberhentian melalui pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda.
Karena itu, perhatian publik tidak seharusnya hanya tertuju pada siapa yang akan menggantikan Gibran. Hal yang lebih penting adalah bagaimana Presiden menggunakan kewenangan mengusulkan calon dan bagaimana MPR menjalankan hak memilihnya. Konstitusi telah membatasi kekuasaan Presiden dengan memberikan kewenangan pemilihan kepada MPR. Kini, yang akan diuji adalah apakah MPR benar-benar mampu menjalankan kewenangan itu tanpa tunduk pada kepentingan politik penguasa.
Kekosongan jabatan Wakil Presiden mungkin merupakan persoalan pergantian pejabat. Namun, cara negara mengisinya akan menunjukkan seberapa kuat prinsip pembatasan kekuasaan bekerja dalam demokrasi Indonesia.
