Sumbawanews.com,- Jakarta — Dalam upaya memuluskan negosiasi damai dengan Amerika Serikat, tim diplomatik Iran dikabarkan mempekerjakan psikolog klinis terkemuka untuk menganalisis kondisi mental Presiden Donald Trump. Laporan eksklusif jurnalis investigatif AS Jeremy Scahill, yang diungkapkan dalam siaran siniar *Breaking Points* pada 13 Juni 2026, menyebut bahwa para negosiator Iran secara sistematis menyusun profil psikologis Trump guna menyesuaikan pendekatan komunikasi mereka.
Menurut sumber-sumber di Teheran yang dikutip Scahill, para pejabat Iran meyakini bahwa Trump mengalami gangguan kognitif dan emosional yang signifikan—terutama setelah serangkaian insiden publik selama masa jabatan keduanya. Trump kerap terlihat mengalami memar dan bengkak di tangan serta kaki, dan beberapa kali tertangkap kamera tertidur selama rapat kabinet. Meski Gedung Putih menjelaskan bahwa memar itu akibat konsumsi obat pengencer darah sebagai tindakan pencegahan, banyak pihak, termasuk mediator internasional seperti Qatar dan Turki, menyatakan kekhawatiran serius terhadap stabilitas mental sang presiden.
Dengan dasar analisis ini, tim negosiasi Iran mengubah strategi komunikasi mereka. Alih-alih bersikap konfrontatif, mereka mengadopsi pendekatan yang lebih seperti “manajemen pasien”—memilih waktu, nada, dan bahasa yang dianggap paling efektif untuk meredam reaksi impulsif Trump. Hasilnya, menurut sejumlah pejabat Iran yang berbicara secara anonim, pendekatan ini berhasil memicu beberapa kemajuan tak terduga dalam pembahasan poin-poin kunci kesepakatan, termasuk pencabutan sanksi dan pembatasan program nuklir.
Pendekatan ini bukanlah hal yang baru dalam diplomasi tingkat tinggi. Namun, penggunaan psikolog profesional secara eksplisit untuk menyesuaikan strategi negosiasi terhadap kelemahan mental lawan—terutama seorang kepala negara—menjadi fenomena langka yang memicu perdebatan di kalangan pakar hubungan internasional. Beberapa ahli menyebutnya sebagai “diplo-psikologi,” sementara yang lain memperingatkan bahwa manipulasi kondisi psikologis pemimpin lawan bisa membahayakan integritas proses diplomatik.
Kesepakatan damai antara Iran dan AS, yang disebut akan ditandatangani di Swiss pada Jumat pekan ini, kini menjadi salah satu momen paling dinamis dalam hubungan kedua negara selama satu dekade terakhir. Dan di balik meja perundingan, di antara dokumen-dokumen resmi dan klaim politik, ada satu fakta yang mungkin tak pernah tercantum dalam naskah resmi: bahwa keberhasilan negosiasi itu, sebagian, dibangun di atas pemahaman mendalam terhadap pikiran seorang presiden yang dianggap tidak stabil.
Sementara itu, publik Iran sendiri masih mempertanyakan kebijakan pemerintahnya. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mendapat kritik tajam dari kalangan nasionalis yang menilai kesepakatan ini sebagai bentuk kekalahan diplomatis. Namun, dalam pernyataan jarang yang ia berikan, putra pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menyatakan bahwa “kesepakatan bukanlah kepercayaan, tapi kebutuhan strategis”—sebuah kalimat yang mungkin menjadi mantra tersembunyi di balik meja negosiasi: bukan untuk percaya, tapi untuk memahami.
