Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Muhammad Noer, Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa mengatakan, terhadap penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memberikan Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022, diharapkan agar menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah secara komprehensif khususnya dalam tata kelola keuangan daerah. Demikian disampaikan dalam menyampaikan pemandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap tiga rancangan peraturan daerah kabupaten sumbawa tahun 2023, Senin (10/07).
Baca Juga: Fraksi Hanura Bersatu Sorot Dewas BUMD
“Hal ini harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh terulang lagi di masa mendatang, karena tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan kabupaten sumbawa,” kata dia.
Dijelaskan, Fraksi PPP juga berharap dalam penempatan aparatur seyogyanya pemerintah daerah melalui baperjakat menempatkan aparatur sesuai dengan kapasitas dan keahlian. Selain itu, predikat WDP ini pun bisa menjadi pemicu semangat dalam bekerja.
“Untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan penuh tanggungjawab, akuntabel dan transparan sebagai ikhtiar bersama mewujudkan sumbawa gemilang yang berkeadaban dibawah kendali pemerintahan Mo-Novi,” tegasnya. (Using)
