Jakarta, sumbawanews.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, enggan mengomentari debat Pilpres beberapa waktu lalu. Sebab akan melahirkan diskusi dan perdebatan baru.
“Saya enggak mau menilai lagi, kalau menilai-nilai nanti jadi debat yang kedua lagi nanti,” kata Presiden, saat memberi Keterangan Pers usai Penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024, di Apron Terminal Selatan, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/01).
Sedangkan adanya issue Mahfud MD yang akan mundur sebagai Menko Polhukam, Presiden menghargai keputusan menteri. “Ya itu hak, dan saya sangat menghargai,” ujar Presiden.
Terkait kampanye, Presiden mengatakan, hak demokrasi melekat pada setiap orang. Termasuk menteri bahkan presiden sebagai pejabat politik, maka dibolehkan untuk melakukan kampanye dan memihak. Namun dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara.
“Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, boleh. Menteri juga boleh,” ucap Presiden.
Ia menekankan, terkait dengan kampanye dan Orang-orang yang terlibat diatur dengan ketentuan. “Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturannya boleh, ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan di ini lho, presiden tidak boleh. Boleh, berkampanye itu boleh, memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” jelas Presiden.
Ditegaskan, presiden juga dapat melakukan kampanye, tetapi tetap tidak dapat menggunakan fasilitas negara. “Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus, harus nanti tidak menggunakan fasilitas negara,” katanya.
Namun ia belum memutuskan untuk menggunakan akan berkampanye. “Ya, nanti dilihat,” tuturnya. (Using)
