Sumbawanews.com,- Kejaksaan Agung menahan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) usai menggeledah kantor mereka di Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, beserta dua wakilnya—Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya—dibawa ke Gedung Jampidsus Kejagung setelah penyidik mengamankan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi dalam program Makanan Bergizi (MBG).
Ketiganya tiba di gedung penahanan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink, ciri khas Kejaksaan Agung. Dadan, yang keluar dari gedung pukul 17.11 WIB, tampak tenang namun enggan merespons pertanyaan awak media. Ia langsung masuk ke mobil tahanan tanpa berkomentar.
Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB dijaga ketat oleh aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri. Sebagian besar karyawan BGN yang masuk dan keluar menolak memberi keterangan. Pihak keamanan mengatakan, sejumlah pimpinan BGN sedang berada di Sentul, Bogor, untuk mengikuti seminar motivasi bersama Tony Robbins—sebuah kejadian yang menuai kecaman publik lantaran terjadi di tengah penyelidikan serius.
Penggeledahan ini bukanlah tindakan spontan. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot ketiga pejabat tersebut dari jabatannya, sebuah langkah yang dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan toleran terhadap penyimpangan dalam program pangan nasional yang menjangkau jutaan anak sekolah.
Menko Hukum dan HAM, dan Mensesneg, keduanya secara terbuka mendukung langkah Kejagung. “Kami memberi waktu sepenuhnya kepada aparat hukum untuk bekerja tanpa intervensi,” ujar Mensesneg dalam pernyataan resmi.
Dugaan korupsi yang diselidiki terkait manipulasi anggaran, penyalahgunaan dana MBG, dan pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Sumber internal Kejagung menyebut, temuan awal menunjukkan adanya pola transaksi yang tidak transparan dan dokumen pendukung yang tidak lengkap.
Pengganti Dadan Hindayana, Nanik, telah ditunjuk secara resmi sebagai Kepala BGN baru. Presiden Prabowo menekankan bahwa reformasi tata kelola program gizi nasional adalah prioritas utama, terutama dalam menjamin keamanan dan kualitas pangan bagi anak-anak Indonesia.
Kasus ini menjadi salah satu ujian awal pemerintahan baru dalam menegakkan akuntabilitas di jajaran birokrasi. Publik menunggu hasil penyidikan lebih lanjut, sambil mengawasi apakah langkah ini hanya bersifat simbolis—atau menjadi awal dari pembersihan sistemik terhadap korupsi di level strategis.
