Sumbawanews.com,- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (15/6/2026), sebagai langkah strategis memulai Sensus Ekonomi 2026. Pencatatan data komprehensif ini, yang diamanatkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan mengungkap peta ekonomi riil masyarakat Indonesia dari tingkat desa hingga kota besar.
Dalam rapat koordinasi yang juga dirangkaikan dengan penyerahan sampul sinergi pelaksanaan sensus, Tito menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi kebijakan yang tepat sasaran. “Tanpa data yang valid, kebijakan ekonomi kita hanya berdasarkan dugaan. Tapi dengan sensus ini, kita tahu persis di mana usaha mikro tumbuh, di mana rantai pasok terputus, dan di mana investasi perlu difokuskan,” ujarnya.
SEB yang ditandatangani menjadi panduan teknis bagi pemerintah daerah untuk mendukung operasional BPS dalam mengumpulkan informasi ekonomi dari seluruh unit usaha, mulai dari pedagang keliling hingga perusahaan skala menengah. Tito menegaskan, kolaborasi aktif antara gubernur, bupati, dan wali kota dengan kepala BPS di tingkat provinsi dan kabupaten bukan sekadar bentuk kerja sama—melainkan kebutuhan mendesak.
Ia mencontohkan, data dari sensus ini akan membuka transparansi ekonomi di kawasan-kawasan strategis seperti kawasan ekonomi khusus, yang selama ini sering kali terabaikan dalam perencanaan daerah. “Jika Pemda tidak proaktif mengundang BPS, maka data yang dihasilkan akan timpang. Dan akibatnya, anggaran pembangunan bisa salah sasaran, subsidi tidak tepat sasaran, dan peluang ekonomi lokal terlewat,” tegasnya.
Amalia menambahkan, sensus ini akan menjadi yang terluas sejak 2016, dengan pendekatan berbasis teknologi digital dan tenaga petugas lapangan yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Data yang terkumpul tidak hanya mencakup pendapatan dan struktur usaha, tetapi juga akses terhadap pembiayaan, tenaga kerja, dan keterkaitan dengan rantai pasok nasional.
Penyerahan sampul sinergi sebagai simbol komitmen bersama menandai dimulainya fase koordinasi operasional. Turut hadir dalam acara itu sejumlah pejabat tinggi, termasuk Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Direktur TVRI, dan Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Bapanas, yang mengikuti rapat secara virtual.
Pemerintah pusat menargetkan sensus ini selesai dalam waktu enam bulan, dengan hasil akhir menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan fiskal daerah hingga 2030. Dengan kata lain, setiap keputusan ekonomi yang diambil dalam lima tahun ke depan—mulai dari subsidi pangan hingga insentif UMKM—akan berakar pada data nyata yang dihasilkan oleh sensus ini.
Tito menutup pernyataannya dengan ajakan tegas: “Jangan anggap ini tugas BPS semata. Ini tugas kita bersama. Undang BPS. Duduk bersama. Bangun peta ekonomi daerah Anda sendiri—dengan data yang benar.”
