Sumbawanews.com,- Universitas Indonesia menegaskan tidak pernah memberikan penugasan resmi kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Daffa Ulhaq, untuk mengikuti kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah daerah pada 18–21 Juni 2026. Rektor UI, Heri Hermansyah, menyatakan bahwa kampus tidak menerima surat permohonan maupun pemberitahuan formal dari Sekretariat Wakil Presiden terkait keikutsertaan mahasiswa dalam agenda tersebut.
“Tidak ada dokumen resmi yang masuk ke administrasi kampus. Jadi, tidak mungkin kami menugaskan siapa pun,” tegas Heri dalam keterangan tertulis pada Jumat, 19 Juni 2026. Ia menekankan bahwa kehadiran Daffa dalam rombongan Wapres merupakan inisiatif pribadi, bukan hasil keputusan institusi akademik.
Meski demikian, Heri menegaskan bahwa UI tetap menghormati hak setiap mahasiswa sebagai warga negara dewasa untuk terlibat dalam kegiatan publik, selama tidak melanggar etika akademik atau kepentingan kampus. Namun, ia menyarankan agar keterlibatan semacam itu tetap dikomunikasikan dengan fakultas atau program studi agar kampus bisa memberikan pendampingan yang memadai, terutama dalam konteks sensitif seperti kunjungan resmi pemerintah.
Keterlibatan Daffa bersama empat mahasiswa lain dari perguruan tinggi berbeda—Keletus Sakaro (Universitas Sanata Dharma), Nolan Christopher Adam (Universitas Pelita Harapan), Salsabila Maulida (Institut Seni Budaya Indonesia), dan satu mahasiswa lagi—memicu spekulasi luas di kalangan publik. Gibran sendiri menyatakan, pelibatan mahasiswa adalah bagian dari upaya memperkuat transparansi pelaksanaan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, yang belakangan menjadi sorotan kritis dari gerakan mahasiswa.
“Saya ucapkan terima kasih atas masukan konstruktif dari rekan-rekan mahasiswa. Partisipasi mereka adalah bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan generasi muda,” ujar Gibran dalam pernyataan tertulis pada Kamis, 18 Juni.
Namun, di tengah gelombang aksi mahasiswa yang menuntut kejelasan kebijakan pemerintah, kehadiran Daffa di rombongan Wapres justru memicu pertanyaan: apakah ini bentuk ko-optasi, atau sekadar kesempatan partisipasi? Jawaban atas pertanyaan itu kini bergantung pada transparansi Sekretariat Wakil Presiden—yang hingga kini belum memberikan penjelasan resmi tentang mekanisme seleksi dan kriteria peserta.
UI, sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka, berkomitmen untuk menjaga netralitasnya. Heri menegaskan, kampus tidak akan terlibat dalam proses politik praktis, meskipun mahasiswa sebagai individu bebas memilih jalannya. “Kami bukan lembaga yang mengirimkan orang ke acara pemerintah. Kami mengirimkan ilmu, bukan duta politik,” ujarnya.
Dengan demikian, meski Daffa Ulhaq hadir dalam kunker itu, ia tetaplah seorang mahasiswa yang bertindak atas kehendak pribadi—bukan sebagai perwakilan UI. Dan dalam dunia akademik yang semakin terpolarisasi, perbedaan antara individu dan institusi bisa jadi garis paling krusial yang harus dijaga.
