Sumbawanews.com,- Pada 1980-an, pesantren masih menjadi lembaga pendidikan yang terpinggirkan, dengan tantangan berat berupa kemiskinan, akses pendidikan terbatas, dan rendahnya keterampilan masyarakatnya. Saat itu, gagasan revolusioner muncul dari Dawam Rahardjo dan LP3ES, didukung lembaga internasional seperti FNS Jerman dan USAID, untuk mendorong modernisasi pesantren sebagai kunci kemajuan Indonesia. Gus Dur, yang ikut terlibat dalam riset ini, meski kemudian berbeda pendapat, turut menyumbang pemikiran awal yang menentukan arah gerakan tersebut. Kini, setengah abad kemudian, perubahan luar biasa terjadi: kelas menengah pesantren tumbuh pesat, ribuan intelektual dan bahkan doktor serta guru besar lahir dari lingkungan NU, menandai mobilitas sosial yang tak terbayangkan sebelumnya.
Namun, kemajuan itu belum merata. Ketimpangan struktural masih lebar, dan banyak pesantren di daerah terpencil belum menikmati transformasi yang sama. Menurut Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, tantangan terbesar bagi elite kepemimpinan NU pasca-Muktamar ke-35 adalah melanjutkan misi awal LP3ES: membangun pesantren bukan hanya sebagai pusat keagamaan, tapi sebagai mesin pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang inklusif. Ia menekankan, keberhasilan ini tidak bisa dicapai oleh elit NU atau PKB secara terpisah—mereka harus bersatu, menjauhkan diri dari politik praktis jangka pendek, kepentingan individu, dan kelompok kecil yang mengabaikan kepentingan massa nahdliyin.
Kemajuan yang telah dicapai memang lebih dari yang diharapkan, tetapi pekerjaan rumah yang tersisa jauh lebih besar daripada yang terlihat.
