Sumbawanews.com,- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan pemerintah, melainkan komitmen politik yang telah diikrarkan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres. Ia menolak tuntutan sekelompok mahasiswa untuk menghentikan program tersebut, menyebut permintaan itu sebagai kesalahan mendasar dalam memahami legitimasi kepemimpinan.
“MBG tidak bisa dihentikan begitu saja hanya karena ada protes teknis atau kritik sepihak,” ujar Qodari di Jakarta, Rabu (17/6/2026). “Prabowo dipilih oleh 96 juta rakyat Indonesia bukan karena nama atau citra, tapi karena visi dan program kerjanya. Menghentikan MBG berarti mengingkari suara rakyat yang mempercayakannya memimpin.”
Qodari menekankan, menuntut penghentian MBG sama saja dengan meminta presiden untuk tidak menepati janji kampanye—sebuah tindakan yang, menurutnya, bertentangan dengan prinsip demokrasi. “Ini bukan soal kebijakan semata, tapi soal kepercayaan. Rakyat memilihnya karena ia berjanji akan memberi makan bergizi kepada anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang membutuhkan. Menghentikannya? Itu bukan kritik, itu pengingkaran.”
Ia menambahkan, kritik terhadap implementasi program—misalnya terkait distribusi, efisiensi, atau dugaan penyimpangan—tetap diterima dan akan ditindaklanjuti secara teknis. Namun, menolak eksistensi MBG secara keseluruhan adalah langkah yang tidak sejalan dengan mandat elektoral. “Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Tapi kalau yang diminta adalah menghapusnya, itu bukan perbaikan, itu pembatalan mandat.”
Pernyataan Qodari muncul di tengah gelombang aksi mahasiswa yang mempertanyakan anggaran dan transparansi MBG, sementara sejumlah organisasi masyarakat, termasuk Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, justru melaporkan manfaat nyata program ini bagi jutaan keluarga miskin. Di sisi lain, Kejaksaan Agung tengah menggali dugaan korupsi terkait penyaluran dana MBG, dengan sejumlah nama, termasuk Sony Sonjaya, dipanggil untuk dimintai keterangan.
Qodari menutup pernyataannya dengan seruan agar kritik tetap berjalan dalam koridor konstruktif. “Kami terbuka terhadap evaluasi, tapi kami tidak akan membiarkan janji-janji rakyat dirobek hanya karena ada yang tidak suka cara pelaksanaannya.”
MBG, dalam pandangan pemerintah, bukan sekadar program bantuan sosial. Ia adalah simbol komitmen presiden untuk menjamin hak dasar rakyat—makan bergizi—sebagai bagian dari visi membangun Indonesia yang lebih adil dan berdaulat pangan.
