Sumbawanews.com,- Ketua Parlemen Libanon, Nabih Berri, menyerukan gencatan senjata tanpa syarat antara Libanon dan Israel, sekaligus menuntut penarikan pasukan Hizbullah dan militer Israel secara bersamaan dan paralel. Pernyataan itu disampaikan Berri dalam rilis resmi Kantor Berita Nasional Libanon (NNA), Jumat, 5 Juni 2026, sebagai dasar mutlak bagi setiap kesepakatan perdamaian yang berkelanjutan.
Berri menekankan bahwa gencatan senjata harus berlaku menyeluruh di darat, laut, dan udara—tanpa pengecualian atau syarat tambahan. Ia menolak keras segala bentuk kerusakan terhadap infrastruktur sipil selama proses penarikan, menegaskan bahwa perlindungan terhadap fasilitas publik dan kehidupan warga sipil bukanlah opsi, melainkan kewajiban moral dan hukum.
Ia juga menolak tuntutan agar Hizbullah menarik diri terlebih dahulu dari wilayah selatan Sungai Litani. Menurutnya, langkah itu hanya dapat dilakukan jika Israel juga mengosongkan seluruh wilayah Libanon yang masih diduduki sejak konflik meletus pada Maret 2024. “Penarikan kedua pihak harus berjalan serentak, bukan bertahap atau bersyarat,” tegas Berri.
Seruan ini muncul di tengah perundingan intensif yang dimediasi Amerika Serikat di Washington. Gencatan senjata sementara yang mulai berlaku 16 April lalu telah diperpanjang dua kali dan akan berakhir pertengahan Juni. Namun, situasi di lapangan jauh dari stabil. Meski secara resmi berlaku gencatan senjata, serangan udara Israel masih terjadi di sejumlah titik di Libanon Selatan, sementara Hizbullah menuduh Israel berulang kali melanggar kesepakatan.
Pertempuran yang memburuk sejak Maret telah menewaskan lebih dari 3.500 orang dan melukai lebih dari 10.000 lainnya, menurut data pemerintah Libanon. Lebih dari 1,1 juta warga terpaksa mengungsi akibat kehancuran infrastruktur dan ancaman serangan berkelanjutan. Militer Israel juga dikabarkan telah mendorong pasukannya lebih dari 10 kilometer ke dalam wilayah Libanon—penetrasi terdalam sejak penarikan pasukan Israel dari selatan Libanon pada tahun 2000.
Sementara itu, Israel tetap mempertahankan kendali atas sebagian wilayah perbatasan yang telah diduduki selama puluhan tahun, serta wilayah-wilayah baru yang direbut selama konflik terkini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya menegaskan bahwa belum ada kesepakatan gencatan senjata yang sah, menunjukkan ketidaksesuaian antara posisi diplomatik di meja perundingan dan realitas di garis depan.
Dengan latar belakang krisis kemanusiaan yang semakin dalam dan kepercayaan yang hampir runtuh, seruan Berri bukan sekadar tuntutan politik—melainkan panggilan mendesak untuk menghentikan siklus kekerasan yang telah menghancurkan sebuah bangsa. Tanpa penarikan bersama dan penghentian total kekerasan, para pengamat memperingatkan, gencatan senjata yang ada hanya akan menjadi jeda sementara sebelum badai berikutnya datang.
