Sumbawanews.com,- Presiden Joko Widodo tidak menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, pada Senin, 1 Juni 2026. Ketidakhadirannya diungkapkan secara resmi oleh ajudan pribadinya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, melalui pesan WhatsApp. Menurutnya, pihak Istana tidak menerima undangan resmi—baik dalam bentuk surat maupun komunikasi langsung—dari panitia penyelenggara hingga pagi hari sebelum upacara berlangsung.
“Hingga pagi hari ini kami belum menerima undangan untuk Bapak Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila,” ujar Syarif. Ia menegaskan, tanpa undangan formal, kehadiran presiden tidak dapat dipastikan, sehingga keputusan untuk tidak hadir diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap protokol resmi.
Upacara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara berlangsung lancar dengan dihadiri sejumlah tokoh senior, termasuk Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga absen, dengan alasan sedang berada di Bandung dalam rangkaian kegiatan pribadi.
Dalam sambutannya, Prabowo menekankan pentingnya ekonomi Pancasila yang berpihak pada kepentingan nasional dan rakyat. Ia juga tampak berbincang hangat dengan Megawati dan Jusuf Kalla di sela-sela acara, sebuah momen langka yang menunjukkan keakraban antar-pemimpin lintas generasi.
Meski tidak hadir, Jokowi tetap dihargai sebagai tokoh yang turut membangun fondasi ideologi Pancasila selama masa kepresidenannya. Kehadiran para mantan pemimpin di upacara itu, termasuk Megawati dan Kalla, menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tetap menjadi ruang persatuan, bukan sekadar formalitas kehadiran.
Pihak Sekretariat Presiden hingga kini belum memberikan pernyataan resmi selain yang disampaikan oleh ajudan. Namun, kejadian ini memicu diskusi di kalangan pengamat politik: apakah ketiadaan undangan merupakan kekeliruan administratif, atau justru refleksi dari pergeseran dinamika kelembagaan pasca-transisi kekuasaan.
