Sumbawanews.com,- Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026), dalam pertemuan yang berfokus pada percepatan transisi energi nasional. Keduanya sepakat mendorong investasi senilai Rp60 triliun hingga Rp70 triliun untuk pengembangan infrastruktur energi bersih, sebagai fondasi menopang target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung beberapa jam, JK menyampaikan komitmen Kalla Group untuk memperluas kapasitas pembangkit listrik hijau. Saat ini, perusahaan yang dipimpinnya telah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 1.500 megawatt (MW). Kini, mereka siap membangun tambahan 2.000 MW, mencakup PLTA dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dengan lokasi dan desain teknis sudah siap diserahkan ke pemerintah.
“Kita bicara investasi kira-kira Rp60 triliun hingga Rp70 triliun,” ujar JK usai pertemuan, menekankan bahwa ketersediaan energi yang cukup dan berkelanjutan adalah syarat mutlak untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Tanpa energi, kita tidak akan bisa mencapai target 5-6 persen, apalagi 8 persen.”
Presiden Prabowo menyambut positif inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa pengembangan energi hijau bukan sekadar kebutuhan teknis, tapi strategi nasional yang mendesak. Ia menilai keterlibatan sektor swasta seperti Kalla Group sebagai kunci keberhasilan program swasembada energi, sekaligus mendukung komitmen Indonesia terhadap net zero emission.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Solihin Kalla, putra JK, yang turut serta dalam diskusi teknis terkait perencanaan proyek. Kehadirannya menandakan transisi kepemimpinan di internal Kalla Group, sekaligus menunjukkan komitmen jangka panjang keluarga Kalla terhadap pembangunan infrastruktur energi nasional.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, proyek ini berpotensi menjadi salah satu langkah terbesar dalam sejarah energi Indonesia, menggeser ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya permintaan listrik akibat industrialisasi dan digitalisasi ekonomi.
Pemerintah dan Kalla Group kini akan segera membentuk tim teknis untuk menyusun kerangka kerja sama, termasuk aspek regulasi, pembiayaan, dan penyerapan tenaga kerja lokal. Langkah ini diharapkan menjadi model kolaborasi publik-swasta yang bisa direplikasi di sektor strategis lainnya.
