Sumbawanews.com,- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendesak agar perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam kerangka tata kelola kecerdasan buatan (AI) di tingkat global. Pernyataan itu disampaikan dalam forum perdana Perserikatan Bangsa-Bangsa, Global Dialogue on AI Governance, di Jenewa, Swiss, pada Selasa (7/7/2026). Dalam pidatonya, Meutya mewakili Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa AI harus dikembangkan sebagai alat pembangunan inklusif, bukan sekadar teknologi yang mengancam kelompok rentan seperti anak-anak.
Indonesia mengusulkan pembentukan koalisi global yang secara khusus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar penyusunan regulasi AI lintas negara. Untuk mendukung argumennya, pemerintah menunjukkan keberhasilan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), yang telah melindungi sekitar lima juta akun anak di bawah usia 16 tahun dari platform digital berisiko tinggi dalam waktu lima bulan sejak implementasi. PP TUNAS menjadi bukti nyata bahwa regulasi domestik bisa sejalan dengan standar internasional tanpa menghambat inovasi.
Meutya menegaskan, tata kelola AI global perlu fleksibel dan memperhatikan kesenjangan teknologi antar negara. Ia menolak pendekatan keseragaman aturan yang kaku, dan mendorong prinsip interoperabilitas agar negara berkembang tetap bisa berpartisipasi aktif. Indonesia juga mengajak dunia internasional memperkuat kerja sama nyata, termasuk dalam akses cloud computing, pengembangan model AI berbasis bahasa lokal, dan mekanisme pembiayaan inklusif untuk memastikan manfaat AI dirasakan secara adil.
Dalam forum yang dihadiri perwakilan 108 negara dan dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Indonesia menegaskan posisinya sebagai pelopor yang menggabungkan perlindungan hak anak dengan kemajuan teknologi.
