Sumbawanews.com,- Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendeteksi dugaan penggelembungan nilai rapor dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, terutama pada jalur prestasi. Dari 301 laporan masyarakat yang masuk, sebanyak 69 laporan atau 22 persen mengarah pada keluhan terkait ketidakadilan penilaian prestasi, manipulasi dokumen akademik, dan lemahnya verifikasi sertifikat. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menjelaskan, praktik ini dipicu ketatnya persaingan memperebutkan kursi di sekolah negeri yang dianggap unggul, sementara daya tampung tidak sebanding dengan jumlah calon peserta didik. Ia menegaskan, akar masalah bukan hanya pada kecurangan individu, tetapi pada sistem yang masih mengandalkan kelangkaan kursi bermutu.
Selain jalur prestasi, JPPI juga menerima 187 laporan atau 62 persen terkait manipulasi domisili, termasuk rekayasa alamat, penggunaan Kartu Keluarga palsu, dan pemalsuan koordinat lokasi. Jalur afirmasi mencatat 33 laporan (11 persen), sementara jalur mutasi hanya 12 laporan (5 persen). Ubaid menilai, pemerintah terlalu fokus mengatur mekanisme seleksi tanpa memperluas jumlah kursi atau menyeimbangkan kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri, sehingga memaksa orang tua dan siswa mencari jalan pintas.
JPPI meminta Kemendikdasmen segera mengevaluasi sistem verifikasi nilai rapor dan dokumen prestasi, serta memperkuat pengawasan agar peluang manipulasi tidak lagi menjadi celah sistemik. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum memberikan respons terhadap temuan tersebut.
