Sumbawanews.com,- Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman mengingatkan masyarakat agar tidak mengaburkan batas antara kritik konstruktif dengan upaya sengaja memecah belah. Dalam pesan video yang diunggah di akun Instagram resmi KSP, ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan fitnah, provokasi, atau adu domba yang menggerogoti persaudaraan bangsa.
“Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” tegas Dudung, Jumat (12/6).
Ia mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang lahir dari kemudahan. Bangsa ini dibangun di atas tumpukan pengorbanan para pendiri, darah, air mata, dan perjuangan panjang melawan berbagai ancaman—dari pemberontakan PKI, DI/TII, RMS, hingga gejolak di Papua dan daerah-daerah lain yang pernah menguji keutuhan NKRI. Namun, di tengah semua ujian itu, Indonesia tetap bertahan bukan karena kekuatan senjata semata, melainkan karena semangat Bhinneka Tunggal Ika—berbeda-beda tetap satu.
“Tan Hana Dharma Mangrwa. Itulah warisan luhur yang harus kita jaga setiap hari,” ujar Dudung.
Ia menekankan bahwa pemerintah saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terus membuka ruang lebar bagi aspirasi publik. Kritik terhadap kebijakan bukan hanya diterima, tetapi diharapkan sebagai mekanisme perbaikan. Namun, kritik yang sehat harus berlandaskan fakta, bukan hoaks; bertujuan membangun, bukan menghancurkan; dan menguatkan persatuan, bukan memperdalam perpecahan.
Dudung juga menyoroti upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional di berbagai sektor—dari infrastruktur hingga pemerataan ekonomi—yang menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi yang memanfaatkan perbedaan sebagai senjata, melainkan memilih untuk merapatkan barisan.
“Mari kita jaga persatuan, rawat solidaritas kebangsaan, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat,” ajaknya.
Pesan itu bukan sekadar seruan, tapi peringatan: dalam demokrasi, kebebasan bicara bukanlah izin untuk merusak.
