Sumbawanews.com,- Komisi X DPR RI memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menjelaskan rencana penerapan wajib belajar bahasa Prancis dan Portugis di sekolah-sekolah Indonesia. Panggilan ini datang sebagai respons terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kedua bahasa tersebut menjadi bagian kurikulum nasional, menyusul sejumlah pertemuan diplomatik dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa dibangun hanya atas dasar agenda diplomasi. “Kita perlu peta jalan yang jelas, regulasi yang matang, dan kesiapan infrastruktur pendidikan. Jangan sampai publik melihat ini sebagai simbol politik luar negeri tanpa dasar pendidikan yang konkret,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Masalah utama yang dihadapi, menurut anggota Komisi X Ledia Hanifa, adalah ketersediaan guru. Saat ini, pelajaran bahasa asing masih bersifat muatan lokal, diterapkan secara selektif tergantung kapasitas daerah. “Di beberapa sekolah, ada yang sudah ajarkan Mandarin atau Jepang karena ada gurunya. Tapi bagaimana dengan ribuan sekolah di daerah terpencil yang bahkan kesulitan menemukan guru bahasa Inggris?” tanyanya.
Ledia menekankan, memaksakan pengajaran bahasa Prancis atau Portugis secara seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan SDM justru akan memperlebar ketimpangan pendidikan. “Sekolah negeri dan swasta menengah ke bawah paling rentan. Mereka tidak punya anggaran, tidak punya pelatihan, dan tidak punya guru. Meminta mereka mengajar bahasa Portugis seolah-olah itu mudah, itu tidak realistis.”
Presiden Prabowo sendiri telah menginstruksikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Brian Yuliarto untuk segera mempersiapkan implementasi kedua bahasa tersebut. Dalam pertemuan bilateral dengan Lula da Silva pada Oktober 2025, Prabowo menyatakan bahwa pengajaran bahasa Portugis adalah “bukti nyata bahwa Indonesia memandang Brasil sebagai mitra strategis.”
Namun, hingga kini, belum ada dokumen resmi yang menguraikan tahapan implementasi, kurikulum yang akan digunakan, atau rencana pelatihan guru. Padahal, menurut para ahli pendidikan, memperkenalkan bahasa baru di tingkat dasar dan menengah memerlukan waktu bertahun-tahun—mulai dari penyusunan bahan ajar, sertifikasi guru, hingga penyesuaian sistem penilaian.
DPR meminta Kemendikdasmen membawa data nyata dalam rapat kerja mendatang: berapa banyak guru bahasa Prancis dan Portugis yang tersedia saat ini? Berapa jumlah sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengajarkannya? Dan apa strategi jangka panjang untuk membangun kapasitas tenaga pendidik?
“Kita tidak menolak kerja sama internasional. Tapi pendidikan bukan alat diplomasi sesaat. Ini soal masa depan anak-anak Indonesia,” tegas Ledia.
Dengan begitu, pertanyaan utama yang kini menggantung bukan lagi “mengapa belajar bahasa Prancis dan Portugis?”, melainkan: “siapa yang akan mengajarkannya, dan bagaimana caranya?”
