Sumbawa Besar, sumbawanews.com – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di La Granda Ballroom, Sumbawa Besar pada Selasa, (10/06).
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sumbawa, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan, Kepala Bappeda NTB, para anggota Forkopimda, para asisten Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, para camat dan kepala desa, pimpinan BUMN/BUMD, serta perwakilan dunia usaha.
Baca Juga: Dihadapan Presiden, Bupati Sumbawa Sampaikan Capaian Disektor Pertanian
Dalam sambutannya, Bupati H. Jarot menekankan pentingnya sinergi dan partisipasi seluruh elemen dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sumbawa yang lebih baik. “RPJMD ini adalah arah pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, tapi sebuah komitmen kolektif untuk Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera,” tegasnya.
Bupati H. Jarot menegaskan pentingnya partisipasi semua pihak dalam membangun Kabupaten Sumbawa ke arah yang lebih baik. Mengusung visi “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”, ia menegaskan bahwa pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada lima misi utama. Yaitu, peningkatan kualitas SDM dan sosial budaya, birokrasi yang profesional dan bersih, pengelolaan lingkungan dan infrastruktur unggul, pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu sorotan penting adalah peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Mulai tahun 2025, Pemkab Sumbawa disebut akan menyalurkan beasiswa untuk Program Studi Kedokteran dan Farmasi melalui kerja sama dengan Universitas Mataram. Di saat yang sama, pembangunan fasilitas rumah sakit dan puskesmas akan menjadi prioritas utama dua tahun ke depan.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Pemkab akan mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta memperluas digitalisasi layanan publik. Bupati juga menargetkan peningkatan pendapatan daerah di atas 10% per tahun serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif dengan tetap mempertahankan opini WTP dari BPK.
Di sektor ekonomi, H. Jarot menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri, dan pariwisata. “Kita tidak bisa lagi menjual komoditas mentah. Kita harus masuk ke tahap pengolahan agar nilai tambahnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. Proyek strategis nasional seperti pengembangan agribisnis udang dan industri garam juga akan menjadi prioritas.
Target-target pembangunan yang ditetapkan meliputi penurunan angka kemiskinan dari 12,87% (2024) menjadi 7,87% (2029), pengurangan tingkat pengangguran terbuka dari 2,67% menjadi di bawah 2%, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 77,01 poin pada tahun 2029.
“Semua pembangunan ini harus dilandasi oleh IMTAQ dan IPTEKS, dengan prinsip Percepatan, Inovasi, dan Nilai Tambah (PIN),” tegas Bupati. Prinsip tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Using)
