Sumbawanews.com,- Kabar rekrutmen tokoh buruh ke dalam Kabinet Merah Putih memicu respons penting dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea. Meski dirinya pernah menerima tawaran bergabung ke jajaran pemerintahan sejak era Presiden Joko Widodo hingga saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Andi Gani secara tegas memilih untuk tetap berada di luar lingkaran kekuasaan.
“Saya memilih jalan perjuangan sebagai pemimpin buruh, bukan menteri,” ujar Andi Gani dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Ia menegaskan, posisinya sebagai presiden serikat pekerja justru memungkinkan ia menjalankan fungsi pengawasan dan check and balances terhadap kebijakan pemerintah—sesuatu yang menurutnya sulit dilakukan dari dalam kabinet.
Meski menolak, Andi Gani tak menutup mata terhadap peluang rekan seperjuangannya. Ia memberikan apresiasi penuh terhadap kemungkinan Said Iqbal, Presiden Partai Buruh dan ketua KSPI, bergabung dalam kabinet. “Saya mendoakan teman-teman buruh yang masuk pemerintahan agar tetap teguh memperjuangkan hak-hak pekerja. Kita tidak boleh kehilangan suara buruh, di mana pun mereka berada,” katanya.
Tawaran bagi Said Iqbal sendiri telah dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa pembahasan posisi untuk tokoh buruh itu masih dalam proses. “Sedang kita diskusikan. Kemungkinan besar berkaitan dengan isu ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo, Kamis (4/6/2026). Meski belum mengungkapkan jabatan spesifik—apakah di Kementerian Ketenagakerjaan atau lembaga baru seperti Dewan Kesejahteraan Buruh—sinyal itu jelas menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat representasi pekerja dalam pengambilan kebijakan nasional.
Said Iqbal sendiri belum memberikan komentar resmi, hanya meminta publik menunggu pengumuman resmi dari Istana. “Kita tunggu saja keputusan presiden,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).
Kedekatan Andi Gani dengan Presiden Prabowo Subianto tak bisa diabaikan. Ia sering hadir mendampingi presiden dalam sejumlah acara besar perburuhan, mulai dari perayaan May Day di Monas hingga peresmian Museum Marsinah di Nganjuk. Hubungan ini menjadi fondasi kepercayaan yang memungkinkan dialog terbuka antara pemerintah dan serikat pekerja—tanpa harus mengorbankan independensi gerakan buruh.
Pengalaman Andi Gani menjadi teladan: kekuatan perjuangan buruh tidak harus bersemi di ruang menteri, tapi di ruang-ruang perundingan, di pabrik-pabrik, dan di jalanan. Sementara itu, masuknya Said Iqbal—jika terwujud—akan menjadi babak baru dalam sejarah hubungan antara gerakan buruh dan negara: bukan sebagai lawan, tapi sebagai mitra yang diakui, dihormati, dan dilibatkan.
Dengan demikian, dinamika ini bukan sekadar reshuffle kabinet. Ia adalah refleksi dari perubahan paradigma: bahwa kekuatan rakyat tidak harus menjadi bagian dari sistem untuk mengubahnya—tapi bisa mengawalnya dari luar, sekaligus memperkuatnya dari dalam.
