Sumbawanews.com,- Lebih dari 200 ribu orang memadati jalanan Amsterdam pada Ahad, 8 November 2026, dalam aksi besar bertajuk “Red Line” yang menuntut pemerintah Belanda menghentikan seluruh hubungan ekonomi dan militer dengan Israel. Demonstran yang sebagian besar mengenakan pakaian merah membawa bendera Palestina dan spanduk bertuliskan “No Money for Genocide”, mengecam operasi militer Israel di Gaza serta mendesak pengakuan resmi bahwa tindakan tersebut merupakan genosida. Aksi yang diprakarsai koalisi 13 organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International dan Oxfam Novib, menjadi demonstrasi keempat sejak 2025 dan menunjukkan tekanan publik yang terus meningkat meski pemerintah telah memberlakukan sejumlah pembatasan perdagangan. Para peserta bergerak dari Museumplein mengelilingi Vondelpark, sambil menyerukan penghentian ekspor senjata, pembekuan investasi di permukiman ilegal, dan penyesuaian kebijakan luar negeri agar sejalan dengan hukum internasional.
Penyelenggara mengklaim jumlah peserta dihitung melalui pemantauan kerumunan dan rekaman udara, meski belum ada angka resmi dari kepolisian. Di antara peserta terdapat warga dari beragam latar belakang, termasuk Steven Eisinger, seorang Yahudi asal Amerika Serikat yang memiliki keluarga di Israel, namun tegas menolak kekerasan militer Israel. “Hentikan pengiriman senjata kepada Israel,” ujarnya kepada AFP. Tokoh publik seperti mantan wali kota Amsterdam Job Cohen dan mantan menteri luar negeri Jozias van Aartsen juga hadir, menandai dukungan politik yang melampaui gerakan sipil. Pidato dari aktivis seperti Omar Barghouti, jurnalis Palestina Amal Helles, dan mantan menteri Lilianne Ploumen menegaskan tuntutan agar Belanda memperkuat tekanan diplomatik, ekonomi, dan politik terhadap Israel.
Aksi ini terjadi di tengah memanasnya hubungan diplomatik antara Belanda dan Israel. Pada September 2026, Belanda melarang impor dan perdagangan produk dari permukiman Israel di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Dataran Tinggi Golan, dengan alasan melanggar hukum internasional. Israel merespons dengan mencabut status diplomatik bagi para pejabat Belanda di Ramallah, memberi mereka tujuh hari untuk mengembalikan dokumen resmi. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebut kebijakan Belanda sebagai tindakan sepihak yang merugikan, sementara Menteri Luar Negeri Belanda Tom Berendsen menegaskan bahwa langkah itu bukanlah serangan terhadap rakyat Israel, melainkan kewajiban hukum. Ketegangan sebelumnya sudah muncul pada Agustus 2026, ketika Israel mengusir dua diplomat Belanda dari pusat koordinasi Gaza di Kiryat Gat, dengan alasan kebijakan Belanda yang dianggap memusuhi Israel.
