Jakarta, sumbawanews.com -Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi Covid-19, meskipun saat ini tren kasus positif terus mengalami penurunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, PPKM di luar Jawa-Bali dilanjutkan hingga 23 Desember 2021.
“Khusus luar Jawa Bali akan ada perpanjangan PPKM tanggal 7 sampai dengan 23 Desember 2021,” ujar Menko Airlangga dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada Senin, 6 Desember 2021.
Menurut Airlangga, kriteria penerapan PPKM di luar Jawa-Bali ditetapkan berdasarkan level asesmen situasi pandemi dan capaian vaksinasi. Daerah dengan capaian vaksinasi di bawah 50 persen maka levelnya dinaikan satu tingkat.
“Jadi untuk level satu itu ada di 129 kabupaten/kota, ini meningkat dibandingkan yang lalu 51 kabupaten/kota. Kemudian untuk level dua dari 175 meningkat menjadi 193 kabupaten/kota, dan di level tiga menurun dari 160 menjadi 64 kabupaten/kota, dan level empat nol kabupaten/kota,” jelas Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga memaparkan perkembangan situasi pandemi dan sejumlah indikator Covid-19 di Indonesia. Airlangga memerinci, kasus aktif per 5 Desember sebanyak 7.526 kasus atau 0,18 persen dari total kasus dan di bawah rata-rata global yang sebesar 7,91 persen. Sedangkan kasus konfirmasi harian per 5 Desember sebanyak 196 kasus dan rata-rata 7 hari _(seven days moving average)_ sebesar 250 kasus.
“Seluruh angka _reproduction rate_-nya di bawah satu. Jadi seluruhnya, seluruh pulau di bawah satu, khusus untuk di luar Jawa-Bali jumlahnya 45 kasus, _seven day moving average_ ada 71 kasus dan kasus turun 98 persen, kasus kematiannya sebesar 3,12, dan tingkat kesembuhannya sebesar 96,59 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa telah terjadi tren penurunan kasus di luar Jawa-Bali secara konsisten. Di Sumatera, tingkat kesembuhan mencapai 96,20 persen, tingkat kematian 3,58 persen. Sementara di Nusa Tenggara tingkat kesembuhan 97,46 persen dan tingkat kematian 2,35 persen.
Di Kalimantan, tingkat kesembuhan mencapai 96,79 persen dan tingkat kematian 3,17 persen. Di Sulawesi tingkat kesembuhan mencapai 97,27 persen dan tingkat kematian 2,64 persen. Sementara itu di Maluku dan Papua, tingkat kesembuhan berada di angka 95,89 persen dan tingkat kematian di angka 1,75 persen.
Dorong Vaksinasi Kelompok Rentan dan Anak-anak
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan memonitor perkembangan varian Omicron yang telah terdeteksi di 45 negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah meminta adanya _genome sequencing,_ membatasi kegiatan masyarakat, dan menyegerakan pelaksanaan vaksin untuk masyarakat rentan.
“Dalam hal ini karena yang banyak juga terdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong,” ujar Menko Perekonomian.
Selain percepatan vaksinasi bagi anak-anak, Presiden juga meminta agar pelaksanaan vaksinasi _booster_ terus dipersiapkan sehingga pada bulan Januari mendatang dapat dilakukan penyuntikan. Pelaksanaan vaksinasi _booster_ tersebut akan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan.
“Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI dan juga vaksin non-PBI,” lanjutnya.
Terkait dengan persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Presiden meminta agar berbagai kegiatan diikuti maksimal 50 orang. Kebijakan pembatasan kegiatan saat Nataru akan disesuaikan dengan imbauan dari WHO dan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri.
“Namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi kegiatan maksimal di mal, kemudian untuk restoran maksimal 75 persen dan di berbagai kegiatan 75 persen. Namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang dan yang _traveling_ itu mereka yang sudah divaksin,” tambahnya.
Selain itu, Menko Perekonomian mengatakan bahwa dalam ratas juga dibahas mengenai persiapan rangkaian kegiatan Group of Twenty (G20) di Bali yang akan segera dimulai. Penerapan protokol kesehatan dengan sistem _bubble_ akan dilakukan di tempat pertemuan dan lokasi lainnya.
“Akan ada protokol kesehatan secara _bubble_ dan penerapan _bubble_ itu dilakukan di lokasi hotel tempat pertemuan, _side event,_ dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan seluruh peserta di tes antigen setiap hari,” imbuhnya.
Terakhir, Airlangga menjelaskan bahwa hingga 3 Desember 2021 realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai 68,6 persen dari total pagu yang dianggarkan. Menko Perekonomian menyebut realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi pada kuartal ketiga.
“Realisasi di klaster kesehatan Rp140,52 triliun atau 65,4 persen, di sektor perlindungan sosial Rp142,63 triliun atau 76,4 persen, program prioritas Rp80,68 triliun atau 68,4 persen, UMKM Rp85,50 triliun atau 51 persen. Terbanyak masih dari sektor korporasi yang sedang disiapkan PP-nya, sedangkan yang UMKM relatif sudah terlaksana. Kemudian insentif usaha sudah 63,84 (triliun) atau 101 persen, untuk _testing, tracing_ Rp3,11 triliun atau 69 persen, untuk teraupetik insentif santunan nakes sudah 80 persen, vaksinasi 28,77 persen, Rp77 triliun, dan perlinsos sudah Rp142,63 triliun,” jelas Menko Perekonomian. (Setpres/using)
