Jakarta, Sumbawanews.com.- Negosiasi bunga utang pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diminta pemerintah, belakangan mengundang tuntutan dari sang investor yaitu China, yang meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jadi jaminan pembayaran utang.
Baca juga: Ini Dia Warisan Anies Yang Disingkir Heru
Meski tuntutan China tersebut tidak langsung diamini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, namun hal ini bertolak belakang dengan komitmen awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat periode pertama berjalan.
Baca juga: MS Kaban: Harusnya, RRC Meminta Jaminan Ijazah asli Jokowi untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung!
Pada tahun 2016, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kala itu, Rini Soemarno, mengungkap bahwa proyek KCJB tidak akan menggunakan dana APBN dan mengeluarkan jaminan dari negara.
“Ini betul-betul tidak ada, tidak menggunakan dana APBN, tidak ada jaminan dari pemerintah, dan tidak ada jaminan dari BUMN. Jaminannya proyek itu sendiri,” ujar Rini dalam sebuah tayangan video singkat yang beredar di media sosial Twitter, Jumat (14/4/2023).
Baca juga: SOS! Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat
Selain itu, Menteri Keuangan periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, Bambang Brodjonegoro, pernah mengatakan hal serupa yang disampaikan Rini Soemarno. Yakni, komitmen antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China, mengenai pembiayaan proyek KCJB, tidak keluar dari APBN.
“Ya dulu kesepakatannya adalah tidak ada anggaran dari APBN langsung termasuk jaminan pemerintah,” katanya dalam video yang sama.
Baca juga: Mulai Menekan! Kini China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Tak cuma pengakuan dari dua pejabat negara itu, dalam video yang sama juga ditayangkan pernyataan Presiden Jokowi, mengenai sumber pembiayaan dan jaminan pembangunan proyek KCJB.
“Bahwa pembangunan Kereta Cepat ini dilakukan B to B, bahwa join antara Indonesia dan China. Oleh sebab itu pembiayaan pembanguan kereta cepat tidak menggunakan APBN dan tidak menggunakan jaminan dari pemerintah,” demikian Jokowi mengatakan pada saat masih menjabat di periode pertamanya.
Baca juga: Dijuluki Pulau Seribu Masjid, Ini Jumlah Masjid di Lombok
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan proyek kereta cepat (High Speed Train/HST) rute Jakarta-Bandung tidak memakai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pembangunan proyek kereta cepat murni memakai dana investasi dan pinjaman tanpa jaminan pemerintah.
Baca juga: Hingga 18 Jam, Greenland Kota Terlama Waktu Berpuasa di Dunia
“Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN,” kata Jokowi di lokasi groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1/2016).
Bunga utang proyek KCJB tercatat lebih tinggi dari skema dalam proposal awal yang ditawarkan pemerintah, yakni menjadi 3,4 persen dari tawaran awal dua persen.
Baca juga: Video Viral! Yudo Andreawan Bentak Polisi, Ini Kata Iptu Suparno
Selain itu, biaya pembangunan juga membengkak, dari awalnya 6,071 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 7,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 112,5 triliun dengan kurs Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat.
Terkait kenaikan bunga utang ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berdalih, angkanya masih terbilang rendah, jika dibanding bunga utang di negara lain.
Baca juga: Potensi Hari Lebaran Berbeda, BMKG Prakirakan Hilal 20 April Belum Penuhi Kriteria MABIMS
“Kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok, walaupun enggak oke-oke amat,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Kemneko Marinves, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).
Karenanya, ia mengklaim masih sanggup bagi negara untuk membayar utang pokok sekaligus bunga utang pembiayaan proyek KCJB, sehingga menolak permintaan China agar APBN jadi jaminan.
Baca juga: Teroris KKB Serang Pos Militer di Papua, 6 Prajurit Kopassus dan Kostrad Gugur, 9 Disandera
“Memang masih ada masalah psikologis ya.Jadi mereka (China), maunya (ada jaminan) dari APBN. Tapi kita jelaskan, prosedurnya panjang,” klaimnya.
Maka dari itu, Luhut mengaku mendorong China agar meminta jaminan kepada PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PPI) Persero, sebagai bagian dari struktur baru yang dibuat pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2018 silam. (sn04)
Baca juga: Heru Ubah Trotoar Warisan Anies, Ini Kata Dishub DKI
