Jakarta, sumbawanews.com – Presiden Joko Widodo, melalui keterangan pers dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12) menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan,” kata Presiden.
Dijelaskan, pada 1 Januari 2020, kita telah memulai pelarangan ekspor bijih nikel. Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya Rp17 triliun atau 1,1 miliar US Dollar di akhir tahun 2014, melonjak/meningkat menjadi Rp326 triliun atau 20,9 miliar US Dollar pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat.
“Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar US Dollar. Ini baru satu komoditi saja,” tuturnya.
Sehingga, keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
“Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” tegas Presiden.
Disebutkan, dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. (Setpres/Using)
