Home Berita Berbagai Kalangan Minta Penyelidikan Parlemen, The Australia Institute : Kesepakatan AUKUS Secara...

Berbagai Kalangan Minta Penyelidikan Parlemen, The Australia Institute : Kesepakatan AUKUS Secara Politis Terburu-Buru

Canberra, sumbawanews.com – The Australia Institut, Kamis (18/05) mengungkapkan, Sejumlah politisi terkenal, mantan pemimpin militer, dan pakar akademis telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan Penyelidikan Parlemen atas kesepakatan kapal selam bertenaga nuklir AUKUS, yang muncul dalam iklan satu halaman penuh hari ini di Australian Financial Review. Surat itu ditandatangani oleh Mantan personel Pertahanan Senior, mantan Perdana Menteri Partai Buruh, dua mantan frontbencher Partai Buruh, dan politisi serta individu terkenal lainnya.

Baca Juga : China Sebut Australia Akan Peroleh Berton Uranium Lewat AUKUS

Para ahli memperingatkan bahwa pertanyaan signifikan tentang kesepakatan AUKUS tetap tidak terjawab dan membutuhkan pengawasan parlemen demi kepentingan nasional.

Diungkapkan, Poin Utama yakni Penandatangan termasuk Mantan Buruh WA Premier yang Hon. Carmen Lawrence AO, mantan Menteri Tenaga Kerja yang Hon. Peter Garrett AM, Mantan Menteri Bayangan Doug Cameron dan Mantan Menteri Tenaga Kerja the Hon Melissa Parke.

Penanda tangan Pertahanan Senior termasuk Mantan Kepala Angkatan Udara Angkatan Udara Marshall Ray Funnell AC, dan Mantan Dep. Komandan Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Timor Timur Mayor Jenderal Michael Smith AO.

Baca Juga : Tentang AUKUS, Senator Australia : Vietnam, Irak, Afganistan Tahu AS Tamu Buruk Penyulut Konflik

Penandatangan Partai Hijau termasuk Senator Penny Allman-Payne, Senator David Shoebridge dan Senator Jordan Steele-John

Penandatangan termasuk mantan anggota parlemen Tony Windsor AM dan Dr. Rob Oakeshott

Pakar dan pemimpin militer, politik, dan akademik telah menyerukan penyelidikan parlemen terhadap AUKUS, mengutip berbagai keprihatinan termasuk Biaya $268-$368 miliar untuk anggaran, Perkiraan jangka waktu empat dekade yang diusulkan untuk pengiriman, Kurangnya tenaga kerja dan keterampilan untuk mengoperasikan perangkat keras bertenaga nuklir. Masalah kedaulatan dan kebijakan strategis untuk Australia dan Kewajiban limbah nuklir dan NPT (Nonproliferasi Nuklir) Australia

“Untuk kebijakan sebesar ini dan signifikansi strategisnya, kesepakatan AUKUS untuk kapal selam bertenaga nuklir secara politis terburu-buru. Ini membutuhkan pengawasan yang tepat demi kepentingan nasional,” kata Allan Behm, Direktur Program Urusan Internasional dan Keamanan Institut Australia.

Baca Juga : Rusia Pantau Cermat, AUKUS Disebut Pelanggaran Keseimbangan Perkembangan Indo-Pasifik

Ditegaskan, pada kesepakatan $268-368 milliar ini adalah salah satu komitmen pengeluaran paling mahal yang pernah dibuat di Pertahanan Australia. Dengan implikasi besar bagi kedaulatan yang membutuhkan pengawasan Parlemen yang tepat.

“Para ahli dan pemimpin di bidang militer, politik, dan akademik memiliki keprihatinan substansial yang tetap tidak terjawab. Pertanyaan tentang kedaulatan kita, kewajiban Australia di bawah NPT, kemampuan kita untuk mengelola limbah nuklir, dan kesenjangan tenaga kerja kita dalam mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir semuanya luar biasa. Sudah sepantasnya rakyat Australia dan Parlemen diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan mereka,” ucap dia. (Using)

Previous articleBlinken Dijadwalkan Kunjugi Papua Nugini 21-22 Mei Mendatang
Next articleMuhammadiyah dan PA 212 Tolak Konser Coldplay, Ini Kata Sandiaga Uno
Kami adalah Jurnalis Jaringan Sumbawanews, individu idealis yang ingin membangun jurnalistik sehat berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik, kami sangat menjunjung tinggi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, dengan Ethos Kerja, Koordinasi, Investigasi, dan Verifikasi sebelum mempublikasikan suatu artikel, opini, dan berita, sehingga menjadi suatu informasi yang akurat, baik dalam penulisan kata, maupun penggunaan tatabahasa.