Jakarta, sumbawanews.com – Investasi merupakan salah satu aspek yang memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk terus mengawal dan mendorong realisasi komitmen investasi di Tanah Air. Demikian disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/11).
“Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15-an persen terhadap PDB kita, artinya memang yang lebih banyak adalah swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede,” ucap Presiden.
Presiden menekankan bahwa komitmen investasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), harus terus dikawal agar secepatnya dapat direalisasikan.
“Pertemuan saya dengan Sheikh Mohammed bin Zayed, dengan Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang telah kita ketahui komitmen investasinya USD44,6 miliar, ini betul-betul dikawal, diikuti, ditindaklanjuti, sehingga betul-betul menetas, komitmen investasi sebesar USD44,6 miliar tadi,” tuturnya.
Selain itu, Kepala Negara juga menyebut komitmen investasi pada sektor energi dan ekonomi hijau antara pemerintah Indonesia dengan Inggris senilai USD9,29 miliar yang perlu untuk terus didorong.
“Semuanya harus dikawal dan segera ditindaklanjuti. Bolanya ada di kita, semuanya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi, Menteri BUMN, yang terkait dengan ini, semuanya, betul-betul harus berkonsentrasi agar—Menko Ekonomi, agar semuanya yang sudah menjadi komitmen itu betul-betul menetas dan bisa direalisasikan,” tegas Presiden.
Selanjutnya, Presiden Jokowi menuturkan bahwa pengembangan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan (EBT) harus menjadi komitmen bersama untuk memastikan investasi pada sektor tersebut dapat berjalan.“ Baik itu pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta juga pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari _hydropower_, ini betul-betul bisa segera direalisasikan dan dimulai,” tandasnya.
Percepatan Realisasi APBN 2021
Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap kementerian/lembaga diminta untuk berkonsentrasi dalam mempercepat realisasi tersebut.
Presiden pun menginstruksikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk memperhatikan kembali daerah dengan serapan APBD yang masih rendah. “Tekankan pada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Dalam sidang kabinet tersebut, Presiden meminta jajarannya untuk mewaspadai berbagai risiko global yang mungkin terjadi ke depan. Perkembangan ekonomi global perlu diperhatikan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. “Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana _gede._ Kemudian risiko _tapering off_ dari Amerika betul-betul dilihat, dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” tambahnya.
Selain itu, Presiden juga menyoroti fenomena siklus _commodity supercycle._ Presiden merasa fenomena ini juga perlu diwaspadai apalagi komoditas unggulan ekspor Indonesia saat ini melonjak tinggi.
“Ini umumnya berlangsung, biasanya hanya berlangsung 18 bulan, jadi langkah-langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tantangan pada tahun 2022 akibat pandemi Covid-19 ada pada potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena ini, Presiden meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 harus dapat menjadi instrumen utama dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena itu, APBN di tahun 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing di ekspor dan daya saing di investasi,” jelasnya.
Menurut Presiden, penajaman dan efisien belanja perlu dilakukan. Anggaran belanja yang tidak perlu dapat dialihkan ke anggaran belanja produktif dan anggaran tersebut diharapkan sudah dapat direalisasikan pada Januari 2022.
“Artinya di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi untuk agar di awal tahun, di bulan Januari (2022) itu sudah bisa dieksekusi dan kita harus menyiapkan, sekali lagi dasar untuk pelaksanaan itu,” ucapnya.
Dalam keterangannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa tahun 2022 setiap kementerian/lembaga diminta melakukan pencadangan anggaran sebesar lima persen dari anggaran keseluruhan untuk menghadapi kemungkinan akibat Covid-19.
“Ada satu hal yang penting untuk 2022, Bapak Presiden juga menginstruksikan agar seluruh kementerian/lembaga melakukan pencadangan, sehingga kalau sampai terjadi adanya situasi seperti yang kita hadapi dengan varian Delta di bulan Juli-Agustus lalu, kita tidak perlu melakukan refocusing yang membuat disrupsi di dalam pelaksanaan anggaran,” ujar Menteri Keuangan. (Setpres/using)
