JAKARTA, sumbawanews.com – Front Pemuda Taliwang (FPT) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit investigatif terhadap proses divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT).
Desakan tersebut disampaikan FPT melalui siaran pers yang ditandatangani Presiden FPT, Muhammad Sahril Amin Dea Naga, Kamis (12/11/2026).
FPT menilai, penanganan perkara dugaan korupsi dalam proses divestasi saham tambang Batu Hijau perlu mendapatkan kejelasan, terutama menyangkut potensi kerugian keuangan negara dan daerah serta hak masyarakat di wilayah penghasil tambang.
Dalam pernyataannya, FPT juga menyoroti perkembangan pemeriksaan Firli Bahuri oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (11/11/2026), yang menurut siaran pers tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dan pemeriksaan dalam kasus lain.
FPT meminta pimpinan KPK tidak mengabaikan komitmen kelembagaan yang pernah disampaikan pada 2018, ketika lembaga antirasuah tersebut menyatakan akan melibatkan BPK untuk menelusuri aliran dana dan menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam perkara divestasi saham.
“Komitmen pimpinan KPK pada tahun 2018 untuk menggandeng BPK mengaudit proses pengalihan saham divestasi dan pembagian dividen tersebut harus segera direalisasikan, bukan justru dibiarkan mengendap tanpa kejelasan,” tegas Muhammad Sahril Amin Dea Naga dalam keterangannya.
Soroti Hak Daerah Penghasil Tambang
FPT berpandangan, persoalan divestasi saham tidak hanya menyangkut proses pengalihan kepemilikan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan transparansi pengelolaan investasi, pembagian dividen, serta potensi penerimaan daerah.
Dalam siaran persnya, FPT menguraikan bahwa polemik tersebut bermula dari pembelian 24 persen saham divestasi PT NNT oleh PT Multi Daerah Bersaing (MDB), perusahaan patungan antara PT Daerah Maju Bersaing (BUMD NTB) dan pihak swasta, yang kemudian dialihkan kepemilikannya kepada PT Amman Mineral International.
FPT menduga terdapat sejumlah persoalan dalam proses peralihan saham, skema pendanaan, hingga pengelolaan dividen yang perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh lembaga berwenang.
Menurut FPT, keterlibatan BPK melalui audit investigatif penting untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan prosedur, kerugian keuangan negara, maupun potensi hilangnya hak dan pendapatan daerah.
Sampaikan Tiga Tuntutan kepada KPK
Melalui siaran pers tersebut, Front Pemuda Taliwang menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pimpinan KPK.
Pertama, meminta KPK memprioritaskan penuntasan kasus dugaan korupsi divestasi saham PT NNT/PT AMNT dan meningkatkan penanganannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kedua, meminta KPK segera menyurati BPK RI agar melakukan audit investigatif serta menghitung secara menyeluruh potensi kerugian keuangan negara dalam transaksi pengalihan saham dan pembagian dividen.
Ketiga, mendesak KPK membuka akses informasi kepada masyarakat NTB, khususnya warga Kabupaten Sumbawa Barat, mengenai perkembangan penanganan perkara serta kendala yang dihadapi.
FPT menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum.
Bagi organisasi kepemudaan tersebut, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian penting dari upaya memastikan kekayaan daerah penghasil tambang memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
“Penuntasan kasus divestasi saham PT AMNT merupakan ujian nyata bagi integritas KPK dalam mengawal tata kelola pertambangan nasional agar kekayaan alam tidak hanya dinikmati segelintir elite, melainkan benar-benar kembali untuk kemakmuran rakyat di daerah penghasil,” demikian pernyataan FPT.
Catatan: Seluruh dugaan yang disampaikan dalam siaran pers ini merupakan pernyataan dan tuntutan FPT. Kebenaran dugaan, ada atau tidaknya kerugian negara, serta pihak yang bertanggung jawab tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum oleh lembaga berwenang.
Sumber: Siaran Pers Front Pemuda Taliwang (FPT), 12 November 2026.
