SUMBAWA BARAT, sumbawanews.com – Penanganan dugaan praktik pemerasan yang disebut melibatkan oknum anggota Polres Sumbawa Barat kembali menjadi sorotan. Front Pemuda Taliwang (FPT) Kabupaten Sumbawa Barat meminta Mabes Polri membuka perkembangan konkret penanganan perkara yang disebut telah berjalan sejak awal 2026.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 201/FPT KSB/IX/2026 tertanggal 6 September 2026, yang ditujukan kepada Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri.
Dalam surat tersebut, FPT meminta informasi dan klarifikasi terkait perkembangan penyelidikan dugaan pemerasan dan permintaan sejumlah uang oleh oknum anggota Polres Sumbawa Barat terhadap sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Puluhan Saksi Disebut Telah Diperiksa
FPT menyebut, berdasarkan pemantauan mereka, penyidik Kortastipidkor Mabes Polri telah melakukan sejumlah langkah pemeriksaan sejak awal 2026.
Pemeriksaan tersebut disebut mencakup puluhan saksi, mulai dari lima pejabat OPD, pihak kontraktor, hingga Bupati Sumbawa Barat.
Namun, FPT mempertanyakan sejauh mana hasil konkret dari rangkaian pemeriksaan tersebut.
Organisasi ini menilai, keterbukaan informasi mengenai perkembangan perkara menjadi penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat sekaligus memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.
Tiga Pertanyaan yang Menjadi Sorotan
Dalam suratnya, FPT mengajukan tiga pertanyaan utama kepada Kortastipidkor Mabes Polri.
Pertama, sejauh mana progres konkret hasil pemeriksaan terhadap para saksi, pejabat OPD, serta kepala daerah yang disebut telah dipanggil penyidik.
Kedua, kapan perkara tersebut akan memasuki tahapan gelar perkara untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat.
Ketiga, bagaimana langkah strategis Kortastipidkor dalam memastikan penanganan perkara berjalan objektif, bebas dari intervensi internal, serta terbuka kepada masyarakat.
FPT juga meminta agar penanganan perkara tidak berhenti pada pemeriksaan saksi semata, melainkan memberikan kepastian hukum berdasarkan alat bukti yang sah.
Pemeriksaan Proyek Pemerintah Perlu Ditempatkan Secara Proporsional
Dalam dokumen lain yang turut dilampirkan, terdapat sejumlah paket pekerjaan pemerintah daerah yang disebut telah menjalani pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Paket tersebut meliputi pengadaan mebel untuk SD, SMP, dan PAUD Tahun Anggaran 2024; pengadaan sampan dan mesin ketinting pada Dinas Perikanan; pembangunan gedung perpustakaan daerah; pengelolaan DBHCT Tahun Anggaran 2023; serta pembangunan gudang alsintan Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, pemeriksaan terhadap paket-paket kegiatan tersebut tidak dapat secara otomatis dikaitkan dengan dugaan pemerasan.
Perlu ada penjelasan resmi dari pihak berwenang mengenai apakah paket pekerjaan tersebut memiliki hubungan langsung dengan perkara yang dimaksud FPT atau merupakan bagian dari persoalan yang berbeda.
Transparansi Menjadi Ujian Penegakan Hukum
FPT menyatakan apresiasi terhadap langkah Kortastipidkor Mabes Polri dalam menangani perkara tersebut.
Organisasi itu berharap penanganan dugaan pemerasan dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum aparat penegak hukum.
Surat permohonan informasi dan klarifikasi tersebut juga ditembuskan kepada Kapolri, Kejaksaan Agung RI, Komisi III DPR RI, serta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.
Hingga surat tersebut diterbitkan, belum terdapat informasi dalam dokumen yang tersedia mengenai penetapan tersangka maupun kesimpulan akhir penyidikan.
Karena itu, klarifikasi resmi dari Kortastipidkor Mabes Polri dan pihak-pihak terkait masih diperlukan untuk memastikan perkembangan perkara secara utuh.
Publik kini menantikan kejelasan: sejauh mana proses penanganan perkara berjalan, dan kapan kepastian hukum dapat diberikan?
Catatan Redaksi: Seluruh dugaan yang disebutkan dalam berita ini merupakan informasi berdasarkan surat FPT. Pihak-pihak yang disebut belum dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
