Sumbawanews.com,- Perdana Menteri Belgia Bart De Wever mengajukan pengunduran diri pada Senin, 2 November 2026, setelah pemerintah koalisi gagal mencapai kesepakatan atas anggaran federal untuk tahun 2027. Kegagalan ini terjadi setelah berbulan-bulan negosiasi terhenti karena perbedaan tajam antara partai-partai koalisi mengenai pemangkasan belanja dan kenaikan pajak. De Wever, yang memimpin koalisi lima partai sejak Februari 2025, menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Philippe, yang hingga kini belum memutuskan menerima atau menolaknya. Istana Kerajaan menyatakan kekecewaan atas kebuntuan tersebut dan mendesak semua pihak untuk segera mencari kompromi demi stabilitas nasional.
Pemerintah Belgia menargetkan penghematan dan tambahan penerimaan sebesar 10 miliar euro hingga 2029 untuk menekan defisit anggaran yang kian melebar. Partai nasionalis Flandria N-VA yang dipimpin De Wever bersama partai liberal MR mendorong pemotongan belanja, termasuk di sektor kesehatan, sementara mitra koalisi dari kelompok sosialis dan tengah menuntut kenaikan pajak bagi kelompok kaya. Tanpa kesepakatan, Belgia berpotensi menerapkan anggaran sementara pada 2027, di mana pengeluaran bulanan dibatasi hingga seperdua belas dari anggaran tahun sebelumnya.
Belgia, salah satu negara dengan tingkat utang tertinggi di Uni Eropa, diproyeksikan memiliki utang pemerintah mencapai 110,5 persen dari PDB pada 2026, dengan defisit anggaran sebesar 5,2 persen dari PDB. Beban bunga utang yang membengkak semakin memperparah tekanan fiskal, terutama di tengah upaya meningkatkan anggaran pertahanan. Kondisi ini diperburuk oleh gelombang protes massal dari serikat pekerja dan mahasiswa yang menolak kebijakan penghematan, dengan puluhan ribu orang turun ke jalan dalam aksi nasional.
Raja Philippe dijadwalkan berkonsultasi dengan para pemimpin partai pada Selasa, 3 November, sebelum kembali menerima De Wever pada Jumat, 6 November. Batas waktu penyelesaian anggaran 2027 adalah 31 Desember 2026. Jika pengunduran diri De Wever diterima, Belgia berhadapan dengan kemungkinan pembentukan pemerintahan baru atau pemilu, di tengah ketidakpastian geopolitik dan tekanan ekonomi yang semakin berat.
