Sumbawanews.com,- Pada Jumat, 30 Oktober 2026, lebih dari 113 pelabuhan di 22 negara menjadi lokasi aksi terkoordinasi oleh buruh transportasi laut yang menolak menjadi bagian dari rantai logistik perang, khususnya pengiriman senjata ke Israel. Aksi berupa mogok, penghentian sementara pekerjaan, dan demonstrasi berlangsung di Eropa, Asia, Afrika, Amerika, dan Australia, dipicu oleh meningkatnya ancaman terhadap keselamatan pelaut di kawasan konflik Timur Tengah dan Laut Hitam. Lebih dari 25 serikat pekerja mendukung gerakan ini, meski bentuk protes bervariasi—dari pemogokan 24 jam hingga aksi solidaritas tanpa menghentikan operasional pelabuhan. Para pekerja juga menuntut kenaikan upah, perlindungan keselamatan, dan akses tenaga medis bagi awak kapal yang melintasi zona berbahaya.
Di Pelabuhan Piraeus, Yunani, sekitar 3.000 buruh pelabuhan dan pelaut menghentikan bongkar muat serta menghentikan layanan feri ke pulau-pulau. Apostolos Kypraios, pemimpin serikat insinyur pelayaran niaga Yunani, menegaskan, “Kami tidak akan bekerja untuk perang mereka, dan kami tidak akan menjadi umpan meriam mereka.” Ia menambahkan, ancaman bagi keluarga pelaut tak berakhir saat kapal meninggalkan zona konflik—kecemasan atas kemungkinan anggota keluarga tidak kembali terus menghantui. Di Turki, demonstran berkumpul di sekitar Pelabuhan Haydarpasa menuntut penghentian pengiriman senjata ke Israel, sementara federasi CGT Ports et Docks di Prancis mengajukan pemogokan sehari di Le Havre, Marseille, Dunkirk, dan Rouen.
Di Italia, sekitar 15.000 orang—termasuk buruh pelabuhan, mahasiswa, dan aktivis—memasuki kawasan Pelabuhan Genoa dalam aksi nasional yang dipimpin serikat Unione Sindacale di Base (USB). Aksi ini menyatu dengan tuntutan ekonomi: kenaikan upah, peningkatan pelayanan publik, dan penolakan terhadap kenaikan biaya hidup serta pengeluaran militer. Pemerintah Italia memberlakukan pembatasan terhadap pemogokan di sektor transportasi, dan di beberapa kota, ketegangan muncul antara demonstran dan aparat keamanan.
Markos Bekris, pemimpin serikat pekerja pelabuhan ENEDEP di Piraeus, menjelaskan bahwa persenjataan tidak bisa sampai ke tujuan tanpa infrastruktur pelabuhan dan keterlibatan tenaga kerja. Pandangan ini menjadi fondasi gerakan internasional yang berupaya menghambat distribusi kargo militer melalui aksi kolektif. International Transport Workers’ Federation (ITF) mendukung aksi ini pada 28 Oktober 2026. Sekretaris Jenderal ITF Stephen Cotton menekankan pentingnya hak pekerja untuk menolak menangani kargo militer tanpa ancaman pembalasan, serta mendesak pemerintah menghentikan transfer senjata yang berpotensi melanggar hukum humaniter internasional. ITF juga menyerukan gencatan senjata permanen, akses bantuan kemanusiaan ke Gaza, penghentian pendudukan dan permukiman ilegal, serta dukungan terhadap pengakuan negara Palestina. Dukungan terhadap gerakan ini datang dari serikat pekerja di Jerman, Turki, Australia, Denmark, dan Amerika Serikat.
